by

Dugaan Korupsi ADD-DD Saleman Jaksa Tunggu Rekomendasi Inspektorat

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah (Malteng) masih menunggu rekomendasi Inspektorat, terkait kasus dugaan korupsi ADD dan DD Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Malteng.

Rekomendasi Inspektorat sangat penting bagi jaksa. Karena jika dalam koordinasi itu, ada terjadi penyalahgunaan ADD dan DD, maka Inspektorat akan memberikan rekomendasi kepada jaksa untuk melakukan proses hukum.

“Kita kan masih tunggu hasil koordinasi dari Inspektorat. Kalau memang ada indikasi terjadi kerugian negara, maka mereka akan memberikan rekomendasi kepada kami untuk usut,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja, kepada BeritaKota Ambon, Jumat (4/12).

Terkait pengusutan kasus ini, tim jaksa sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait. “Dari pemeriksaan awal, itu kita sudah periksa sejumlah saksi-saksi. Dan bukti-bukti yang ada itu, kita sudah serahkan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, tim jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah diam-diam membidik kasus dugaan kasus korupsi penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Malteng.

Kasus dugaan korupsi ADD-DD Saleman tahun 2016-2019 itu, dilaporkan sejumlah masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp 2,7 miliar.

“Laporan kasus itu memang sudah kami terima,” kata Kasi Pidsus Kejari Kalteng Asmin Hamja, saat ditemui di Kantor Kejati Maluku, Senin (9/11).

Kasus ini muncul karena ADD dan DD yang dikucurkan pada Tahun 2016 di Negeri Salamen, nilai nominalnya mencapai Rp 750 juta. Namun realisasi pembangunan di lapangan tidak.
Dari fakta ini, diduga laporan pertanggungjawaban ke kabupaten hanyalah fiktif.

Selain itu, di tahun 2017, kucuran DD sebesar Rp 1.400.000.000 di Negeri Saleman juga realisasinya dipertayakan. Pasalnya, dari pekerjaan di lapangan yang terdiri dari 5 item kegiatan itu, berupa pembangunan 7 sumur bor dan tong, Pembangunan PAUD, belanja bibit pala dan cengkih sebanyak 200 anakan. Kemudian, pengadaan satu unit mesin air galon isi ulang, pengadaan mesin Chain Shaw kecil dan mesin potong rumput, ternyata bukti fisik dilapangan tidak sesuai anggaran tersebut.

Pelapor menduga realisasinya, pengadaan sejumlah peralatan tersebut telah di mark-up.

Hal yang sama juga ditemukan pada realisasi DD Tahun 2018 dengan nominal Rp 1,700.000.000. Meskipun ada pembangunan fisik, seperti jalan setapak yang perencanaannya sepanjang 150 meter, tetapi fakta di lapangan hanya dikerjakan sepanjang 100 meter.

Sementara pada pembangunan fisik lainnya, yakni, talud yang pada perencanaannya sepanjang 100 meter, ternyata realisasinya hanya 80 meter. Belakangan pada pembangunan talud tersebut juga dibuat tidak sesuai dengan standar bangunan yang layak. (SAD).

Comment