by

Dugaan Korupsi di Proyek Bendungan Waeapo

Ambon, BKA- Aroma dugaan korupsi mulai tercium pada pengerjaan mega proyek Bendungan Waeapo di Kabupaten Buru, menyusul kedatangan tiga penyidik KPK ke lokasi proyek itu, beberapa waktu lalu.

Dugaan korupsi uang negara pada proyek bendungan yang terletak di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolongquba, itu terbilang tidak sedikit. Diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Memang proyek Bendungan Waeapo yang dikerjakan dibawah naungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku sejak 2018 lalu itu tengah menjadi sorotan publik, sebab dikerjakan menggunakan anggaran yang cukup besar, yakni, mencapai Rp 2.223 trilun menggunakan APBN.

Dari informasi yang dihimpun BeritaKota Ambon dari sejumlah sumber di Kabupaten Buru, menyebutkan, kedatangan tiga penyidik KPK menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi di proyek Bendungan Waeapo.

“Jadi kehadiran penyidik KPK ke Bendungan Waeapo, 11 Februari itu dalam rangka melakukan penyelidikan langsung atas laporan dugaan proyeknya bermasalah,” terang sumber.

Adanya dugaan korupsi itu bisa terlihat dari progres pekerjaan di lapangan, kalau sejak awal Janurai 2018 sampai saat ini progres pekerjaanya tidak mencapai 10 persen.

Sumber menjelaskan, dugaan itu sudah tercium sejak awal, sejak proses lelang dilaksanakan. Disitu sudah ada indikasi tender “arisan”, yakni, ada bagi-bagi paket pekerjaan diantara peserta lelang.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, yang dihubungi BeritaKota Ambon via seluler, Selasa (16/2), mengungkapkan, ada empat peserta lelang yang diselenggarakan BWS Maluku. Yakni, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita, PT Adhi Karya dan PT Jaya Kontruksi.

Keempat peserta tender tersebut, masing-masing perusahaan itu mendapat bagian pekerjaan dalam bentuk Kerjasama operasional (KSO), untuk tiga paket pekerjaan, yaitu, paket Waepo I, Waepo II dan paket pengawasan.

KSO I yaitu PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita. KSO II yaitu PT Adhi Karya dan PT Jaya Kontruksi.

“Kalau dilihat dalam proses tender terkesan sudah ada skenario yang bermain dalam Mega proyek tersebut, sehingga kalau memang informasi adanya tim penyidik KPK turun ke lokasi, itu lebih baik dalam mengeungkap tabir adanya dugaan korupsi diproyek itu,” kata Sutikno.

Selain itu, terangnya, untuk langkah awal pengerjaan proyek tersebut sudah ada pencairan dana awal sebesar Rp 420 miliar atau 2 persen dari nilai proyek, kepada masing-masing perusahaan pemenang tender.

Namun hingga sekarang, proses pengerjaan proyek itu atau pekerjaan persiapan sudah mencapai 10 persen dan tidak bertambah lagi.

Bahkan menurut perhitungan Sutikno, dari sisa pekerjaan persiapan yang hanya 10 persen itu, masih tersisa anggaran sekitar Rp 210 miliar yang mengedap di rekening kontraktor, selama tiga tahun.

“Kan begini, mereka itu kan sudah menerima uang muka sebesar Rp 420 miliar atau 2 persen dari nilai proyeknya. Dan sudah dikerjakan separuh sebagai pekerjaan persiapan, yang sudah mencapai 10 persen. Kalau hitungan saya, ada sekitar Rp 210 miliar yang mengendap direkening kontraktor kurang lebih tiga tahun, setelah sempat proyeknya mangkrak,” beber Sutikno.

Dana yang mengendap di rekening kontraktor selama tiga tahun itu, bila dikalkulasi dengan suku bunga bank 18 persen, maka ada sekitar miliaran rupiah yang kontraktor dapat.

“Jadi mereka bermain dari pendapatan suku bunga bank. Hasil yang didapat sekitar diatas Rp 24 miliar. Sehingga ini yang harus ditelesuri, keterlibatan pihak kontraktor dan BWS,” tegas Sutikno. (RHM)

Comment