by

Dugaan Korupsi Septic Tank Ditindaklanjuti Inspektorat

TANIMBAR-BKA, Dugaan korupsi program pemerintah lewat dana hibah untuk pekerjaan septic tank atau tengki septic di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) siap ditindaklanjuti oleh Inspektorat KKT.

Hal ini disampaikan Perwakilan Forum Pemerhati Masyarakat Namtabung KKT, Apolos Oratmangun kepada media ini, Rabu (4/8).

Ia bersama rekan-rekannya mengaku, telah bertemu langsung dengan Kepala Inspektorat KKT, Edy Huwae yang telah berjanji akan menindaklanjuti laporan yang telah diterimanya itu.

“Pa Kadis sudah janji akan tindaklanjuti laporan kami, sesuai rujukan dengan tanggung jawab yang diberikan pihak Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar,” beber Apolos.

Dijelaskan, Ketua Kelompok Suwadaya Masyarakat (KSM) Wermanassar, Simon Malihu yang juga Kasi Pemerintahan Desa Namtabung, sekretaris Samuel Abarua yang juga menjabat Sekdes dan bendahara desa, sementara melakukan upaya guna menutupi seluruh hutang terkait pekerjaan septic tank tersebut.

Baca juga: Danrem Binaiya Pimpin Sidang Parade Caba

“Masyarakat Namtabung sudah ketahui bahwa anggaran sudah dicairkan 100 persen, namun pekerjaan belum selesai. Ketika ada laporan, baru mau selesaikan hutang dan pekerjaan yang belum selesai akan diselesaikan. Kami bingung mereka nanti dapat uang dari mana,” heran Apolos.

Ia berharap, janji Kepala Inspektorat secepatnya menyelesaikan persoalan itu. Mengingat masyarakat Namtabung, sementara menanti keputusan dari laporan yang telah dimasukkan ke Polres dan Inspektorat.

Kepala Desa Theo Malisngorar ketika dihubungi lewat telphon sekukernya katakan, pekerjaan itu tidak bermasalah dan sudah selesai, hanya saja ada penambahan dari 50 Tengki septik itu menjadi 54, dan penambahan itu belum selesai pengecoran.

“Tidak ada masalah sebenarnya sih, karena inspektorat sudah turun ke desa. Dan saya sangat yakin tidak ada masalah,” tutur Kades.

Baca juga:
Oknum TNI di MBD Diduga Aniaya Warga

Terkait dengan adanya PNS yang menerima bantuan itu, lanjut dia, bukanlah merupakan masalah besar. Karena tidak salah jika pihak desa melakukan program bagi seluruh rumah warga yang harus memiliki MCK.

“Tidak salah juga, karena itu menjawab program desa. Malahan pihak yang menerima juga membantu Suwadaya dan lebih memperbesar septic tank itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk tiga staf yang ada dalam kepengurusan KSM itu, sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah desa. “Mereka bertiga saya kira itu pribadi mereka bukan masalah pemdes. Karena struktur pengurus KSM itu langsung dibuat di Dinsa,” tutupnya. (BTA)

Comment