by

Dugaan Korupsi Dana BOS SMP 8 Leihitu, Kepala UPTD Leihitu Bisa Tersangka

Ambon, BKA- Muncul fakta baru dalam persidangan dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 8 Leihitu, yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (28/1).

Pada sidang dikasus yang menyeret Sobo Makatita yang merupakan mantan kepsek SMP yang berada di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) itu sebagai tersangka, kemungkinan akan menyeret pihak lain. Yakni, mantan mantan Kepala UPTD Kecamatan Leihitu Junait Uweng sebagai tersangka baru.

Pada persidangan kemarin, Junait Uweng dihadirkan sebagai saksi dikasus itu. Dia mengaku dihadapan majelis hakin yang diketuai Cristina Tetelepta yang dibantu Benhard Panjaitan dan Hery Liliantoro selaku hakim anggota, ikut menerima sebagian dana BOS SMP negeri 8 Leihitu sebesar Rp 8 juta, yang kini belum dikembalikan karena digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Awalnya, yang saksi sempat berdalih. Namun dikonfrontir anggota majelis hakim Benhard Panjaitan. Akhir dia mengaku, menerima sisa uang pembelanjaan mobiler untuk meja dan kursi sekolah sebesar Rp 8 juta.

Pada sidang tersebut, JPU Kejari Ambon, Endang Anakoda, menghadirkan empat saksi, selain saksi mantan kepala UPTD Junait Uweng. Yaitu, Oktovianus Noya selaku mantan Manajer Dana BOS Kabupaten Malteng, Sunardianto pemilik toko 5 Putra, dan Abdul Rauf Lestaluhu sebagai penyedia mobiler.

Saksi Oktovianus Noya dalam sidang mengaku, sesuai aturan yang turun dari pemerintah pusat, petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah harus dibentuk panitia dana BOS. Namun yang terjadi dilapangan, SMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah melakukan pembentukan tim pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah.

“Selain itu, saya pernah mendapat laporan dari para guru honorer, kalau ada sebagian guru tidak mengabdi lagi di sekolah, namun masuk dalam daftar penerima dana BOS. Saya pernah tegur terdakwa, mengapa sampai lakukan hal demikian. Namun terdakwa tidak mengindahkan. Tidak hanya itu, saksi pernah menolak menandatangani laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2017, karena saksi melihat laporan yang dimasukan terdakwa ke dinas pendidikan amburadul. Saya bilang, saudara stop dengan kegiatan saudara itu. Dan tiba-tiba saya dengar kasus ini sudah naik ke penyelidikan,” beber saksi.

Sementara untuk saksi Sunardianto pemilik toko 5 Putra, mengungkapkan, untuk diketahuk, terdakwa pergi ke toko saksi untuk membeli barang-barang bangunan, misalnya, semen, paku, ensel pintu dan lain-lain. Itu benar. Hanya saja, itu dilakukan satu kali.

Kemudian terhadap kwintasi pembelian, saksi akui dialah yang menulis kwintasi tersebut. Namun tidak pernah menaikan harga barang sesuai yang sebenarnya. “Kalau kwitansi makp-up harga barang di dalam berkas perkara itu, saya tolak yang mulia. Karena saya tidak pernah membuat itu. Keterangan ini saya pernah sampaikan di penyidik, dan dipersidangan saya pertahankan itu. Jadi sekali lagi, saya tidak tahu dengan kwintasi-kwitansi itu,” jelasnya.

Sedangkan untuk dua saksi lain, Abdul Rauf Lestaluhu sebagai penyedia mobiler dan mantan kepala UPTD Kecamatan Leihitu, Junait Uweng, JPU dan majelis hakim terus mengejar keterlibatan kedua saksi dalam proses pembelian mobiler sekolah dengan harga Rp 45 juta.

Saksi Abdul Rauf Lestaluhu, mengaku, menerima uang sebesar Rp 37 juta untuk harga mengadaan mobiler, berupa kursi, meja dan lemari, untuk tiga ruangan kelas. Uang Rp37 juta itu diberikan saksi Junait Uweng melalui terdakwa.

Namun untuk sisa uang Rp 8 juta dari total 45 juta tersebut, saksi mengaku, tidak mengetahui kelanjtannya. Karena saat itu tidak diberikan kwitansi oleh terdakwa.

Menurut saksi Abdul, karena biaya mobiler belum dilunasi terdakwa, maka mobiler tersebut belum bisa dikerjakan semuanya. Sebab dari kesepakatan yang dibangun, total biaya mobiler sebesar Rp 45 juta.

“Terus kalau uang sisanya dimana? Mengapa saudara saksi (Junait Uweng) tidak menyerahkan semua kepada saksi Abdul. Karena saudara tidak serahkan semua, makanya pengadaan mobiler terlambat ke sekolah. Dan sesuai pengakuan saksi-saksi lain pada sidang sebelumnya, pada tahun 2012 itu, siswa belajar di lantai. Ini karena ulah perbuatan saudara juga. Saudara kan kepala UPTD, mengapa tidak mengawasi hal-hal ini, malah ikut terlibat kelola uang itu,” cecar anggota majelis hakim Herry Liliantoro.

Bolak balik pertanyaan kepada saksi Junait Uweng, hakim anggota Benhard Panjaitan terlihat geram, karena melihat keterangan saksi seakan-akan tidak bersalah. Hal ini membuat hakim memerintahkan agar saksi segera pulangkan uang negara itu, dan seharusnya yang bersangkutan harus berada di kursi terdakwa bersama-sama terdakwa Sobo Makatita.

“Saksi ini harusnya menjadi terdakwa juga. Karena dia mencoba menghindar ini. Saksi kan kepala UPTD, mengapa saksi urusi pengadaan mobiler. Ini kan saudara ingin kelola uang itu juga. Saudara tidak pernah melihat kepentingan pendidikan di sekolah itu, malah membuat rusak. Saksi segera pulangkan uang Rp 8 juta itu ya,” tegas majelis hakim, seraya diakui saksi Junait Uweng, bahwa akan memulangkan uang tersebut dalam waktu dekat.

Usai mendengarkan keterangan saksi, hakim menunda sidang hingga pekan depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari JPU.

Terpisah, JPU Endang Anakoda yang dikonfirmasi di luar arena sidang mengatakan, fakta persidangan itu adalah bukti yang valid dan harus diakui semua pihak. Terkait dengan keterlibatan saksi Junait Uweng dalam mengelola uang dan pengembalian sisa uang pengadaan mobiler itu, harus dikembalikan saksi, sebab itu uang negara.

“Kan saksi tadi sendiri mengaku, kalau akan pulangkan uang sisanya itu. Kalau tidak pulangkan, ya, kita akan proses dia lagi,” pungkasnya.(SAD).

Comment