by

Dugaan Manipulasi Musda Golkar Malteng Terungkap

Ambon, BKA- Sejumlah pimpinan tingkat kecamatan DPD II Golkar Kabupaten Maluku Tengah, menemukan bukti adanya dugaan manipulasi data struktur kepengurusan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD II Malteng beberapa waktu lalu. Bukti tersebut ditemukan saat mendatangi DPP Golkar di Jakarta.

“Kami sudah datangi DPP Golkar dan langsung ke ruang data DPP. Disana kami temukan bukti kuat dugaan manipulasi kepengurusan Golkar tingkat kecamatan yang dipakai saat Musda Golkar Maluku Tengah di Ambon,” ungkap Plt Ketua Golkar Kecamatan Seram Utara Barat, Alter Sopacua, dalam rilisnya kepada koran ini, Selasa (22/9).

Alter mengaku, Ia bersama rekan-rekan telah mengunjungi ruang data DPP dan meminta data SK Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah. Dan ternyata, data yang ada di ruang data DPP sama dengan data yang ada di Sipol atau situs resmi KPU.

Ia menilai, harusnya SK Kecamatan yang dipakai pada Musda Golkar Malteng adalah SK DPD yang ada pada Sipol KPU, karena sama dengan yang ada pada DPP Golkar. Naasnya, pimpinan sidang Musda IX Golkar, justru mengakomodir argumen sepihak Rudolf Lailossa bahwa ada SK Silon DPP yang dikirim via Whatsapp sehingga terjadi kebuntuan.

“Kami lihat penundaan Musda ke Ambon tanpa verifikasi keabsahan SK Silon DPP yang dikirim via Whatsapp Rudolf, merupakan skenario pimpinan sidang untuk menghindari pembuktian Rudi atas SK Silon. Buktinya pada Musda lanjutan di Ambon, kita tidak membuktikan lagi isi whatsapp Rudi. Ini kan bentuk kelicikan dan skenario jahat pimpinan sidang.

Senada disampaikan Ketua Golkar Kecamtaan Salahutu, Jamaldin Nahumarury. Menurut dia, penjelasanan dari tim IT ruang data DPP Golkar, bahwa tidak ada yang namanya data Silon kepengurusan tingkat kecamatan DPD Golkar Malteng di DPP Golkar. Dimana data itu justru dimasukan ke KPU untuk di upload dalam Sipol milik KPU RI.

“Jadi jelas. Terkait dengan adanya informasi data Silon DPP Golkar ini tidak dapat dibenarkan,” cetusnya.

Jamaldin menjelaskan, kedatangannya bersama beberapa rekannya ke DPP Golkar diantaranya, diantaranya Ketua Golkar Kecamatan Tehoru, Sarasa Suailo, Ketua Kecamatan Saparua Timur, Delvika A. Sahusilawane beserta Plt Ketua Golkar Kecamatan Seram Utara Barat, Alter Sopacua.

Yakni terkait konflik internal yang terjadi saat Musda DPD Golkar Malteng, yang kemudian digeser dari Masohi ke Kota Ambon. Yang mana Calon Ketua DPD II Golkar Malteng, Rudi Lailosa mengaku menggunakan data Silon DPP Golkar, yang dikirim melalui pesan whatsapp kepadanya.

Hanya saja, kata Jamaldin, bukti kepemilikan dokumen itu tak dapat ditunjukan oleh Rudi Lailosa dalam Musda saat digelar di Masohi, Maluku Tengah. Atas dasar itu juga, Wakil Ketua DPD I Golkar Maluku, Yusril AK Mahedar, yang memimpin sidang tersebut kemudian menunda sidang Musda. Dengan alasan disetujui peserta Musda, sehingga sidang ditunda dan digeser ke Kota Ambon.

Jamaldin menilai, penundaan Musda juga deisampaikan dengan janji, bahwa Yusril AK Mahedar akan memverifikasi semua dukungan yang dimiliki Rudi Lailosa maupun Rasip Sahubawa yang juga sebagai calon Ketua DPD II Golkar Malteng. Anehnya, saat Musda Malteng dilaksanakan di Ambon, Yusril tidak membeberkan dokumen-dokumen dukungan itu berdasarkan hasil verifikasi.

Dan data yang dimiliki Rudi Lailosa, kemudian dipakai pimpinan Musda, Yusril AK Mahedar untuk mengesahkan terpilihnya Rudi Lailosa dalam Musda itu. Padahal, data yang sah di DPP Golkar adalah sama dengan data Sipol dari KPU.

“Data Sipol KPU yang dipakai oleh calon Ketua DPD II Golkar Malteng, Rasip Sahubawa. Data ini diperoleh mereka melalui unduh di situs resmi milik KPU RI. Karena itu, putusan Musda yang dipimpin Ketua OKK DPD Golkar Maluku, Yusril AK Mahedar digugat ke Mahkamah Partai (MP) Golkar,” sebutnya.

Ia menambahkan, gugatan tersebut telah diserahkan ke DPP Partai Golkar. Setelah itu akan dilimpahkan ke Mahkamah Partai Golkar. “Sudah disampaikan ke DPP. Kita masih menunggu langkah partai selanjutnya,” tutup dia.
(UPE)

Comment