by

Dugaan Mark-up, Kejari Incar ASN Bursel

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, diam-diam sedang melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan mark-up harga pengadaan lampu jalan desa di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) pada tahun 2018-2019.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi mengatakan, pihaknya sedang mengincar seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bursel. Karena perusahaannya yang melakukan pengadaan lampu jalan tenaga surya di Kabupaten Buru dan Bursel.

“Perusahaan yang mengadakan di Kabupaten Buru ini ternyata dia melakukan pengadaan di Buru Selatan. Dan dia adalah salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Dia juga sebagai kontraktornya. Dan di Buru, dia ada melakukan pengadaan beberapa desa,” beber Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, di ruang kerjanya, Kamis (29/4).

Ddisinggung soal siapa yang dimaksud PNS tersebut, Kajari Buru belum bisa membuka siapa oknum ASN yang menjadi kontributor dalam pengadaan lampu jalan itu. “Nanti kita sampaikan. Ini kan masih penyelidikan belum bisa sebut. Jadi belum bisa kita buka, tapi cluenya PNS,” ucap Muhtadi.
Dia menjelaskan, dugaan mark-up pada proyek lampu jalan yang didanai dari anggaran dana desa (DD) di Kabupaten Bursel tahun 2018 dan 2019 dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Untuk sementara kasus dugaan mark-up ini kerugian keuangan negara tergolong cukup besar.

“Jadi kita sisir, karena ada empat perusahaan kita data sampai saat ini modusnya sama. Jadi ada mark-up begitu tinggi,” sebutnya.
Orang nomor satu di Kejari Buru juga membeberkan, ada pemberian uang kepada kepala desa yang mengadakan lampu jalan, dengan dalih uang pemeliharaan. Padahal, pemeliharaan merupakan tanggung jawab kontraktor. Untuk itu, yang mendapatkan keuntungan diperoleh secara tidak sah dari proyek lampu jalan tenaga surya tersebut harus dikembalikan.

“Kontraktor lah yang harus memelihara, kenapa dia memberikan uang itu. Jadi ini suap berbungkus biaya pemeliharaan, sehingga kita menyatakan apa yang diterima oleh kepala desa sebagai uang pemeliharaan itu. Itu merupakan suap dan pemberian yang harus dikembalikan, karena itu tidak sah,” ungkap Muhtadi.

Menurutnya, Kejari Buru dalam menangani perkara tindak pidana dugaan korupsi mengutamakan penyelamatan kerugian keuangan negara. Karena kerugian keuangan negara dalam kasus yang tengah melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) cukup besar. “Saya nyatakan upaya ini adalah upaya penyelamatan,” ucapnya.
Dia menegaskan, Kejari Buru mengincar orang yang paling bertanggung jawab dalam pengadaan lampu jalan buat desa yang di Kabupaten Bursel.

“Iya, kita ingin tuntas jangan sampai ada tebang pilih. Jadi di Kabupaten Buru ada dan Kabupaten Buru Selatan ada, dengan modus yang sama. Bahkan informasinya di Buru Selatan ini lebih mahal sampai 40 juta. Jadi ini yang akan kita sisir ya,” tegasnya.

Dikatakan, ada banyak proyek pesanan oleh oknum-oknum tertentu yang dilakukan desa di Kabupaten Bursel. Salah satunya pengadaan mesin fogging yang dilaksanakan desa-desa di Bumi Bipolo.

“Ada banyak kegiatan di Buru Selatan itu ya, dan itu merong-merong keuangan desa. Jadi titipan-titipan kegiatan oleh pejabat-pejabat tertentu yang merong-merong keuangan desa. Jadi desa ini didorong untuk melakukan pengadaan ini itu. Ada pengadaan mesin semprot nyamuk, kemudian ada pengadaan berangkas itu merong-merong keuangan desa. Jadi akhirnya masyarakat tidak bisa menikmati secara utuh dana desa yang sudah digulirkan bapak Presiden Jokowi,” tuturnya.

Muhtadi menambahkan, seharusnya dana desa digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari kucurkan dana desa tersebut.
Kata dia, saat ini di media sosial membahas Kejari Buru mengusut dugaan mark-up lampu jalan. Dan pihaknya juga curiga terhadap orang-orang yang melakukan pembelaan terhadap pembelian lampu jalan dengan harga yang cukup mahal itu.

“Jadi saat ini ramai di medsos orang membahas, kita curiga. Orang yang melakukan pembelaan terhadap pembelian-pembelian yang tidak sesuai dengan koridor hukum itu, jangan-jangan mereka bermain. Jangan-jangan mereka terlibat, jangan-jangan mereka turut menikmati, sehingga merasa terganggu dengan pengadaan kasus ini dan membuat stegmen yang tidak mendidik di media sosial. Dan kami akan teliti keterlibatan orang itu dalam kasus-kasus Tipikor,” pungkasnya. (MSR)

Comment