by

Dugaan Penggelapan Honor Pol PP Dipertanyakan

Ambon, BKA- Kasus dugaan penggelapan honorium pegawai kontrak Satpol-PP Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), hingga kini belum ada titik terang. DPRD SBT bahkan dinilai tidak serius menindaklanjuti kasus tersebut.

Pasalnya, ada sebanyak 280 tenaga kontrak Satpol PP yang sudah dua bulan belum menerima upah, yakni November dan Desember 2020. Bahkan para personil Satpol PP ini sempat menggelar aksi pemblokiran kantor Satpol PP SBT.

Selain aksi palang kantor, Komisi A DPRD SBT pada Jum’at tanggal 22 Januari kemarin, sempat menggelar rapat dengan Kepala Dinas Satpol-PP SBT, Abdullah Rumain untuk mempertanyakan alasan belum dibayarkan honorium dari ratusan tenaga kontrak Pol PP.

Namun dari rapat tersebut, tidak menghasilkan solusi. Dikarenakan beberapa dokumen yang diminta Komisi A saat ini, tidak dapat disampaikan oleh Rumain. Alhasil, Komisi memutuskan untuk mengagendakan rapat berikut pada Senin (25/1) kemarin, jika dokumen yang diminta komisi dapat disampaikan Rumain.

Menyoroti hal ini, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) SBT, Asrun Wara Wara menilai, DPRD SBT tidak serius dalam menuntaskan masalah ini. Sebab janji komisi yang dipimpin Politisi Gerindra, M. Umar Gassam itu belum juga memanggil Abdullah Rumain.

“Saya sudah ingatkan, DPRD harus serius mengusut tuntas kasus ini. Wakil rakyat tidak boleh berbisnis dengan rakyat sendiri. Beberapa hari lalu saya mengapresiasi langkah DPRD dalam menanggapi masalah ini, kenapa saat ini semangat itu tiba-tiba redup. Ada apa ini ? Jangan-jangan dugaan praktek menggunting dalam lipatan yang saya khawatirkan itu benar-benar terjadi,” duga Wara Wara, kepada koran ini, Rabu (27/01).

Dijelaskan, jika DPRD lamban dalam menuntaskan kasus ini, sebagai bentuk keseriusannya dalam mengawal kasus ini, PMII cabang SBT dalam waktu dekat akan melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polres SBT. Untuk mendesak Inspektorat, kepolisian dan Kejaksaan Negeri SBT segera memeriksa Kepala Dinas Satpol-PP Abdullah Rumain.

“Kalau dalam waktu dekat ini DPRD tidak menuntaskan masalah ini, mohon maaf kalau PMII harus turun jalan menuntut pihak penegak hukum, untuk mengusut tuntas kasus ini. Kasihan mereka (anggota Satpol-PP), ini punya keluarga yang harus penuhi kebutuhannya. Kalau tidak dibayar gajinya, keluarga mereka mau makan apa?,” heran Wara Wara.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua, saat dikonfirmasi mengatakan, terkait kelanjutan rapat dengan Kepala Dinas Satpol-PP, Komisi A masih menunggu perintah pimpinan DPRD SBT. Dan jika dalam waktu dekat, pimpinan DPRD sudah menyurati Kepala Dinas Satpol-PP Abdullah Rumain untuk kembali digelar rapat, maka tidak ada alasan untuk tidak dilakukan.

“Untuk persoalan tersebut, komisi masih menunggu surat pimpinan. Jika surat itu sudah sampai, komisi pasti kembali memanggil Kadis Satpol PP,” singkat Yanlua. (SOF)

Comment