by

Dugaan Penimbunan BBM, DPRD Tinjau SPBU

beritakotaambon.com – Komisi II DPRD Kota Ambon kembali meninjau langsung dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Passo, Kecamatan Baguala, dan SPBU Soabali, Kecamatan Nusaniwe, Selasa (24/8).

Peninjauan itu dilakukan, karena Komisi II menduga ada praktek penimbunan BBM subsidi jenis premium dan solar oleh SPBU dan Pertamina.

Baca juga: SPBU Dinilai Penyebab Kemacetan

Dugaan ini muncul, setelah Komisi II DPRD melakukan rapat dengan pihak Pertamina Ambon beberapa waktu lalu, terkait kuota BBM subsidi. Dimana komisi tidak diberikan data rill oleh Pertamina, terkait kuota BBM subsidi dan proses pendistribusian yang dilakukan Pertamina ke masing-masing SPBU yang ada di kota bertajuk Manise ini.

Sehingga Komisi II memutuskan untuk meninjau dua SPBU, karena menduga ada upaya penimbunan atau praktik illegal BBM subsidi yang dilakukan Pertamina dengan pihak SPBU. Yang telah membatasi kebutuhan premium bagi masyarakat selaku pengendara.

Pantauan Koran ini, kunjungan tersebut dimulai dari SPBU Passo, sekira pukul 14.00 WIT. Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Ambon, Jafri Taihutu beserta seluruh anggota komisi. Namun mereka tidak bertemu dengan manager SPBU Passo, sehingga tinjauan dilanjutkan ke SPBU Soabali.

Baca juga: Kekosongan Kursi Gerindra Tunggu Putusan MA

Setibanya di SPBU Soabali, Komisi memantau proses penyaluran BBM dan bertanya kepada sejumlah petugas SPBU yang ada, terkait proses pengisian premium. Setelah beberapa saat, manager SPBU Soabali, M. Malaiholo, menemui anggota Komisi.

Setelah mendapatkan penjelasan, komisi akhirnya memutuskan untuk mengingatkan manager SPBU Soabali agar hadir dalam rapat komisi berikutnya. Yang nantinya juga melibatkan Pertamina, Disperindag Kota Ambon dan sejumlah pihak SPBU lainnya.

“Jadi kami ingatkan saja, agar nanti kalau ibu mendapat undangan dari komisi, tolong hadir ya. Karena ini penting untuk dibahas. Mungkin kita akan bahas beberapa kali lagi soal BBM subsidi ini, karena banyak keluhan masyarakat soal BBM subsidi ini,” tandas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, kepada Manager SPBU Soabali.

Kepada wartawan, Far Far mengaku, kunjungan tersebut merupakan kelanjutan dari rapat kerja sebelumnya bersama Pertamina, pemilik SPBU, Disperindag. Yakni untuk mengecek langsung soal pendistribusian kuota BBM subsidi.

“Yang berikut terkait keluhan dari Koordinator Angkot mengenai PLK. Lalu soal kenapa jumlah pengisihan dibatasi. Dan hasil kunjungan komisi hari ini, akan diagendakan lagi rapat,” tandasnya.

Baca juga:
Bupati Buru Launching One Stop Service, Cegah Kejahatan Perempuan dan Anak

Menurutnya, Komisi menduga ada dugaan penimbunan atau praktek illegal BBM subsidi. Karena data yang diminta secara resmi dalam rapat sebelumnya tidak diberikan.

“Padahal kita hanya ingin tahu mengenai besaran jumlah BBM subsidi dan realisasinya seperti apa. Karena sampai hari ini (kemarin), data yang tidak kita kantongi itu ada asumsi ada terjadinya illegal oil. Dengan itu rapat ini akan kita agendakan,” tegasnya.

Politisi Perindo ini menilai, BBM subsidi diperuntukkan untuk seluruh masyarakat, terutama sopir angkot. Sehingga perlu mendapat kepastian terkait data kuota BBM subsidi dan proses pendistribusian yang dilakukan ke seluruh SPBU yang ada di kota Ambon.

Sebelumnya, Far Far juga mengaku, terjadi pembatasan BBM Subsidi yang dilakukan sejumlah SPBU di Ambon. Bahkan ada dugaan praktik nakal yang dilakukan pihak SPBU dengan menjual BBM subsidi ke kalangan industry, dengan modus jeriken hingga drum, sehingg menjadi perhatian DPRD.

Dimana lewat Komisi II, sudah beberapa kali mengundang Pertamina, SKK Migas, Disperindag Kota, untuk membahas dugaan tersebut. Namun lagi-lagi, PT. Pertamina tidak mau jujur soal kuota BBM subsidi jenis premium di Kota Ambon.

Baca juga:
Komisi IV Tidak Tahu Jumlah Atlit PON

Padahal, pasca pembatasan BBM subsidi, ribuan angkot hanya diberikan jatah premium dibawah 15 liter per hari. Sehingga hal ini kemudian dilaporkan ke DPRD, selaku representasi masyarakat. (UPE)

Comment