by

Dugaan Tipikor Alkes Dinkes Aru Dilidik Kejari

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Aru saat ini, intens melakukan penyelidikan dugaan tipikor pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

Pada 2019 lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar, untuk pengadaan Alkes, yakni, alat rekam jantung atau Elektrokardiogram (EKG) bagi sebelas Puskesmas di kabupaten itu.

Ironisnya, pihak ketiga yang memenangkan tender proyek pengadaan itu sepanjang tahun 2019, tidak melakukan pengadaan sesuai kontrak. Baru dipenghujung 2020, barulah dilakukan pengadaan. Itupun karena ketakutan, lantaran dalam proses penyelidikan Kejari Kepulauan Aru.

Sumber di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru menyebutkan, akibat proyek pengadaan peralatan EKG tersebut, Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, Bendahara dan PPK, harus bolak balik Kejaksaan untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

“Kasus ini sudah di Kejari. Kadis Kesehatan, Kasubag Keuangan, Bendahara dan PPK, sudah dimintai keterangan,” kata Sumber, Senin (25/1).

Seiring berjalannya kasus ini Kejari Aru, lanjut sumber, pihak ketiga pun bersedia membayar denda keterlambatan, sesuai temuan BPK.

“Jadi pihak ketiga sudah bayar denda. Ya, mungkin takut sampai seperti itu,” ungkap sumber.

Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima, ketika dikonfirmasi belum lama ini membenarkan hal tersebut. Bahwa saat pihaknya melakukan penyelidikan (pull data dan backet), pihak ketiga kooperatif untuk membayar denda keterlambatan berdasarkan temuan BPK RI, serta bersedia memenuhi pengadaan peralatan kesehatan EKG.

Prinsipnya, kata Taberima, peralatan EKG tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga yang diutamakan adalah pencegahan.

“Kalau kita naikan statusnya ke tingkat penyidikan, maka mereka yang terlibat pasti masuk bui. Tapi mengingat Alkes itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, lagi pula pihak ketiga kooperatif untuk bayar denda keterIambatan dan pemenuhan Alkes EKG, sehingga kita utamakan sistim pencegahan,” terangnya.

Menurutnya, untuk temuan BPK, pihak ketiga sudah membayar denda keterlambatan sebesar Rp 100 juta, serta sudah mendatangkan Alkes EKG. Bahkan sudah didistribusikan pada sebelas Puskesmas.

“Saya juga kaget dengan harga Alkes EKG itu. Karena satu unit harganya Rp 89 juta. Itu alat rekam jantung terbaru dan sangat bagus,” tandas Taberima (WAL)

Comment