by

Dukcapil Keluarkan 1.754 Akte Kematian

beritakotaambon.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ambon, Selly Haurissa mengaku, sesuai data terkahir per tanggal 24 Agustus 2021, sebanyak 1.754 Akte Kematian telah dikeluarkan.

“Mungkin ada warga ahli waris atau keluarga yang belum mengurus akte kematian, juga masih ada,” beber Selly, kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (26/8).

Diakuinya, selama pandemi Covid-19 angka kematian sangat tinggi. Baik yang meninggal karena virus mematikan ini maupun penyakit biasa. Dan dari 1.754 Akte Kematian, yang dikeluarkan tersebut, untuk di bulan Januari mencapai 227 lembar, Februari 185 lembar, Maret 214 lembar, April 168 lembar, Mei 170 lembar, Juni 220 lembar, Juli 266 lembar dan Agustus hingga tanggal 24 sebanyak 304.

“Itu data meninggal campuran, ada yang Covid-19 dan non Covid-19. Tapi sesungguhnya angka kematian sepanjang pandemi Covid-19 cukup tinggi,” ujarnya.

Baca juga: Dispora Matangkan Persiapan PON XX Papua

Dalam pengurusan akte kematian sambung Selly, tidak ada yang rumit ketika mempunyai data base yang lengkap pada Kartu Keluarga (KK). Tapi jika sebaliknya, harus melampirkan dengan keterangan kematian dari RS atau lurah.

“Kedua itu akte kelahiran dan KK. Itu saja yang menjadi syarat karena didalam akte kematian kan dicantumkan anak ke berapa dari pasangan siapa. Itu hanya membuat untuk penduduk kota Ambon, berdasarkan asas domisili,” tukasnya.

Dia mengungkapkan, soal hak mendapatkan santunan kematian apakah meninggal karena Covid-19 atau tidak, tetap memiliki persyaratan dan hak yang sama.

“Santunan tetap ada, tapi kita harus melihat kondisi keuangan kota. Kalau memang ada penundaan pembayaran harus sabar. Sebab tetap dapat, karena itu merupakan hak dan keputusan Walikota Ambon bagi semua warga kota yang meninggal,” ucapnya.

Baca juga: Ambon Turun Zona Kuning

Tambah dia, secara teknis pencairan santunan kematian bukan pada Dinas Dukcapil, melainkan BPAKD Kota Ambon. Sementara pihaknya hanya menerbitkan Akte Kematian, diverifikasi dan dilanjutkan ke BPKAD.

“Sesuai keputusan, tiap orang mendapat 2 juta, dari dulu tidak berubah. Hanya diberi kepada warga kota yang mendaftar atau melaporkan dalam akta kematian itu satu bulan untuk pembuatan akte, agar bisa terdaftar di register. Diatas satu bulan tidak lapor, tidak akan dapat. Dulu hanya seminggu,” kuncinya. (IAN)

Comment