by

Dukung Tuntutan JPU ke Wattimena

Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Maluku, Yani Salampessy mendukung tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait anggota DPRD Maluku, Wellem Zefah Wattimena, terdakwa narkotika yang dituntut 1,4 tahun penjara.

Dukungan tersebut untuk menanggapi permintaan Wattimena lewat kuasa hukumnya, Thomas Wattimury terhadap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk dapat memvonis rehabilitasi. PErmohonan pembelaan itu disampaikan pengacara Wattimena saat menyampaikan pembelaan pada persidangan yang berlansung di Pengadilan Ambon, Jumat (7/5) pekan kemarin.

Menurut Salamepessy, ukuran hukuman yang diberikan bukan menjadi soal. Tetapi yang terpenting harus diberikan hukuman dulu biar menjadi pelajaran berharga terhadap Wellem Zefah Wattimena. Sehingga hukum tidak dinilai pandang bulu.

“Hukum harus ditegakan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sehingga Granat Maluku mendukung tuntutan JPU atas kasus tersebut,” tandas Salamepssy, kepada wartawan, Sabtu (8/5).
Menurut dia, perbuatan terdakwa (Wellem Zefah Wattimena) jelas terbukti melanggar Pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan perbuatan Wellem sangat bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.

“pada prinsipnya, Kami DPD granat Maluku mendukung JPU atas tuntutan 1,4 Tahun Penjara Bagi Wellem Wattimena. Kami Granat Maluku akan terus mengawal proses ini sampai benar-benar Wellem Watimena bisa pertanggung jawabkan perilakunya tersebut kepada publik Maluku,” tegasnya.

Salampessy juga berharap, Kepala PN tidak sampai masuk angin dengan putusannya nanti, dan tanggung jawab moral terhadap publik wajib diperhatikan. Sehingga putusan yang diberikan akan menjadi contoh, bahwa Pengadilan Negeri Ambon juga komitmen terhadap pemberantasan narkoba di Maluku.

“Terkait dengan rehabilitasi, saya kira sangat tidak relevan dengan semangat tuk perang terhadap narkoba yang dikumandangkan oleh Presiden Jokowi Widodo. Kalau mau direhab dimana dia harus direhab? di Ambon tidak ada tempat rehab yang memadai tuk seseorang itu harus direhab. Omong kosong dengan rehab. Kalau tidak salah hasil assesment kejaksaan juga BNN boleh direhab, setelah seluruh proses hukum dilaksanakan,” beber dia.

Dikatakan, perlu digarisbawahi bahwa Wellem Zefah Wattimena bukan masyarakat biasa. Tetapi seorang publik figure atau anggota DPRD Maluku yang semestinya jadi panutan. Sikap dan perilaku yang diperlihatkan merupakan sikap yang bukan mencerminkan seorang tokoh dan negarawan yang baik.
“Maka kasus ini harus dijadikan catatan kritis untuk hakim atau dalam hal ini Kepala Pengadilan Negeri tuk putuskan. Berikan sanksi yang bisa buat efek jera pelaku, sanksi hukum dan sanksi sosial layak diterima,” tutup Salampessy. (RHM)

Comment