by

Eks Raja Laha Didakwa Pasal Berlapis

Ambon BKA- Mantan Raja Laha Said Laturua yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi keuangan desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, didakwa dengan pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ambon, Ruslan Marasabesy.
Di dalam dakwaan JPU, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang tipikor sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Juga pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1). KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH­Pidana.

Sidang perdana tersebut dipimpin ketua majelis hakim, Pasti Tarigan dibantu Jefry S Sinaga dan Benhard Panjaitan sebagai hakim anggota, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Adam Hadiba, yang berlangsung Rabu (13/1).

Dalam dakwaan JPU, menyebut, terdakwa tidak melakukan pembahasan dan memutuskan bersama badan saniri negeri Laha tentang isi perjanjian kerjasama dengan CV Batu Prima. Dia juga tidak membuat bukti penerimaan pajak masukan dari CV Batu Prima ke kas Negeri Laha.
Selan itu, terdakwa tidak memasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negeri yang dituangkan dalam peraturan negeri. Serta, tidak membuat bukti pengeluaran yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Dia memperkaya diri sendiri dengan cara mengelola sendiri dana dari CV Batu Prima seolah-olah itu dana pribadinya, menjelang berakhirnya masa jabatan.
Diakhir masa jabatannya, dia meminta pembayaran dana dari CV Batu Prima. Meskipun tidak lagi menjabat, namun terus menerima pembayaran dari rekening pemerintah negeri Laha ke rekening atas nama diri terdakwa, dan semuanya berjumlah Rp. 2,2 miliar lebih. Terdakwa lakukan itu berawal dari saudara Roni Perkasa sebagai pengusaha pertambangan pemecah batu bertemu dengan terdakwa, menyatakan ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk pengambilan dan pengolahan material batu kali di negeri Laha.
Akibat dari perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp.2,2 miliar lebih.
Setelah mendengarkan dakwaan JPU, hakim menunda sidang hingga pekan depan untuk agenda pemeriksaan saksi-saksi fakta dari JPU.(SAD)

Comment