by

Eks Sekda Buru Diancam 7 Tahun Bui

Ambon, BKA- Mantan Sekda Buru, Ahmad Assagaf, dan mantan Bendahara Setda Buru, La Joni Ali, diancam 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahmad Bagir, karena diduga terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

Di dalam amar tuntutan JPU Ahmad Bagir, terdakwa mantan Sekda Buru, Ahmad Assagaf, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Sementara untuk terdakwa Bendahara Setda Buru, La Joni Ali, teramcam pasal 3, Jo pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

JPU juga menuntut terdakwa mantan Sekda Buru, Ahmad Assagaf, supaya membayar uang pengganti sebesar Rp 11.328.487.705, dengan ketentuan, jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda disita dan dilelang untuk menggantikan kerugian negara. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3,6 tahun. Serta menyatakan terdakwa agar membayar denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan.

“Sedangkan untuk terdakwa Bendahara Setda Buru, La Joni Ali, tidak dibebabankan untuk membayar uang pengganti. Dia hanya dijatuhi hukuman tambahan berupa denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan,” ungkap JPU, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (4/1), yang dipimpin ketua majelis hakim, Ahmad Ukayat Cs. Sedangkan kedua terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Boyke Lesnussa Cs.

Yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan dipersidangan. Sedangkan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilarang oleh UU.

Sebelumnya, JPU dalam dakwaannya menyatakan, modus operasi yang dilakukan kedua terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah untuk belanja barang dan jasa Sekretariat Daerah Tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, yakni, melakukan belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya.

Misalnya, belanja perawatan kendaraan bermotor senilai Rp 180. 188.705.00, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 2.400.000,00. Kemudian belanja dipertanggungjawabkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dengan item-item, belanja peralatan kendaraan bermotor senilai Rp 2.516.1114.000, belanja sewa sarana mobilitas senilai Rp 4.558.4000, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 4.037. 725.000, selanjutnya BPO direalisasikan lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia senilai Rp.33.660.000.

Dari total dana tersebut, ditemukan jumlah nilai kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai hitungan BPK sebesar Rp 11.328.487.705. (SAD).

Comment