by

Eksekusi Lahan di MBD Terkendala NJOP

Eksekusi sejumlah lahan bagi kepentingan umum di Tikaur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terkendala Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kini belum ditetapkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Maluku.

Sejumlah lahan yang kini belum terbayarkan kepada pemilik lahan antara lain, wilayah Tiakur yang diperuntukan bagi pembangunan ibukota kabupaten sebesar 350 Hektar, dermaga ferry, lokasi PSDKU Unpatti dan lokasi pembangunan TPU.

Kepala Bagian Adimistrasi Pemerintah Kabupaten MBD, Ony Joltuwu mengaku, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan, terkhususnya wilayah-wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan pembangunan infrastuktur pemda dan sejumlah fasilitas umum lainnya.

“Pemda telah menyiapkan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), guna pembebasan lahan bagi kepentingan umum di Tiakur. Akan tetapi hingga saat ini belum ada standar harga atau NJOP untuk mengeksekusi lahan-lahan tersebut,” jelas Joltuwu, kepada koran ini, Selasa (22/6).

Dikatakan, pemda dalam melakukan pembayaran lahan tentu membutuhkan standar harga pasti. Agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Namun hingga saat ini BPN Maluku belum menetapkan NJOP tanah di wilayah Tiakur yang saat ini merupakan ibukota Kabupaten MBD.
Dikatakan, pemda telah berkoordinasi dengan pihak BPN terkait NJOP tersebut. Akan tetapi kekurangan BPN memiliki kendala yakni kekurangan tenaga, sekalipun saat ini BPN telah membuka cabang ke Tiakur.

“BPN sendiri tentu membutuhkan tenaga khsus untuk melakukan pengukuran zona wilayah sebelum ditetapkan NJOP. Dan hingga saat ini BPN masih terkendala dengan kondisi tersebut,” tuturnya.

Menurut dia, BPN cabang Tiakur telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengukuran zona wilayah. Khususnya pada lahan yang diperuntukan bagi pemda dan pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum.

Sehingga diharapkan tahun ini pihaknya dapat menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang hingga kini menjadi pomilik. Oleh karena akibat persolan tersebut, beberapa pembangunan infstruktur terkendala. Salah satunya yakni pembanguan dermaga ferry di pantai Tiakur.

“Pembangunan dermaga ferry saat ini telah memasuki tahap 3. Kurang lebih telah mencapai 95 persen pembanguan. Akan tetapi jika pembebasan lahan belum dilakukan maka Pemerintah Pusat tidak dapat mencairkan anggaran bagi pembangunan tahap 4. Padahal dermaga ferry sangat dibutuhkan masyarakat kabupaten MBD yang merupakan wilayah kepulauan,” jelasnya.
Karena itu, lanjut dia, tentunya anggaran terkait pembebasan lahan tersebut masih berada di kas daerah. Dan pelaksanan eksekusi tersebut akan tetap dilaksankan jika telah ditetapkannya NJOP oleh BPN. (GEM)

Comment