by

Eksepsi Tanaya-Laitupa Ditolak

Majelis Hakim menolak eksepsi atau keberatan yang disampaikan terdakwa Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, atas dakwaan jaksa penuntut umum Kejati Maluku.

Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa merupakan terdakwa dikasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru.

“Memutuskan. Menyatakan, menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. Menyatakan persidangan perkara dua terdakwa ini dilanjutkan dan menangguhkan biaya perkara sampai persidangan berakhir,” sebut Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (21/5).

Majelis hakim menimbang, eksepsi penasihat hukum sudah memasuki ranah pokok perkara. Sedangkan perkara perdata yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Namlea, berbeda dengan perkara pidana yang ada di Pengadilan Negeri Ambon.

“Eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah memasuki ranah pokok perkara. Menimbang, penyelesaian perkara pidana dan perdata berbeda, karena dalam perkara pidana yang dicari kebenaran materil, sedangkan perkara perdata yang dicari formil,” jelasnya.

Dengan penolakan eksepsi tersebut, lanjut hakim, maka persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. “Sidang kita lanjutkan dengan pembuktian pemeriksaan saksi-saksi,” tandas hakim.

Terpisah, JPU Kejati Maluku, Achmad Attamimi, mengatakan, dengan penolakan eksepsi kuasa hukum terdakwa, maka JPU akan segera menyiapkan saksi-saksi yang akan menguatkan dakwaan jaksa.

“Saksi-saksi akan kita hadirkan. Sidang akan dilanjutkan pada 4 Juni 2021. Pada prinsipnya, kita akan hadirkan saksi untuk menguatkan surat dakwaan jaksa,” tandasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku, Achmad Attamimi Cs, menyebut, eksepsi atau keberatan terdakwa Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa terhadap dakwaan jaksa, merupakan tindakan atau sikap tidak mendasar.

Untuk itu, sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, harus dilanjutkan pada tahap pembuktian materi perkara.

“Meminta kepada majelis hakim, agar menolak keberatan atau eksepsi terdakwa melalui kuasa hukumnya, dan mengabulkan semua duplik jaksa penuntut umum agar persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian materi perkara,” jelas Attamimi, dalam sidang pembacaan duplik atau jawaban atas ekpsepsi kuasa hukum terdakwa di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (18/5).

Terkait alasan penasehat hukum terdakwa, kalau perkara itu harus terlebih dahulu dibuktikan secara keperdataan, tentang ada tidaknya hal perdata terhadap terdakwa atas objek tanah tersebut, kata Attamimi, harus ditolak hakim.

Selain itu, permohonan terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menangguhkan pemeriksaan perkara ini, hingga ada putusan Pengadilan Negeri Namlea dalam perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN, adalah tidak beralasan dan patut ditolak.

“Untuk itu, berhubungan dengan alasan-alasan kami (JPU), maka surat dakwaan penuntut umum nomor PDS.-01./Buru/04/2-2021, yang telah dibaca dalam persidangan, bagi kami telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP,” tandas Attamimi.(SAD)

Comment