by

Ekspos Penetapan Tersangka PLTMG Molor

Ambon, BKA- Penyidik Kejati Maluku sepertinya sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka dikasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk kepentingan pembangunan kantor PLTMG Namlea di Dusun Jikubesar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Pasalnya, berdasarkan pengakuan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, M. Rudi, ekspos penetapan tersangka pada perkara yang pernah menjerat si raja kayu di Kabupaten Buru, Ferry Tanaya, sebagai tersangka itu, akan digelar dalam pekan ini.

Namun Faktanya, sudah masuk akhir pekan, penetapan tersangka dikasus itu belum juga dilakukan Kejati Maluku.

“Sepertinya mereka sangat hati-hati, makanya agenda penetapan tersangka molor,” ungkap Praktisi hukum di Maluku, Edward Diaz, kepada BeritaKota Ambon, Jumat (15/1).

Menurut Diaz, kasus dugaan korupsi PLTMG Namlea sudah pernah Kejati Maluku menetapkan tersangka, hanya saja karena bukti Kejati tidak mendasar, tersangka melakukan pra peradilan dan hakim mengabulkan gugatan tersangka dan membebaskannya dalam kasus tersebut. Sehingga Kejati juga lebih hati-hati dalam melakukan penyidikan terkait kasus ini.

“Kita hanya ingin tahu, siapa sebenarnya yang salah dalam perkara pembelian lahan ini, apakah ini penjual, ataukah ini pembeli. Dan sejauh ini masyarakat sedang menanti progres penyidikan kasus ini terus menerus, oleh sebab itu, Kejati juga harus secap menggelar penetapan tersangka. Apalagi, hal ini sudah dijanjikan Aspidsus Kejati Maluku sendiri,” terangnya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, dikonfirmasi terkait kapan digelar penetapan tersangka dikasus itu, mengaku, pada saatnya akan disampaikan ke media untuk diketahui masyarakat.

“Memang agenda gelar ekspos penetapan tersangka belum dilakukan. Namun yang jelas, tetap dilakukan tim penyidik. Dan pada waktunya, akan saya sampaikan kepada media,” pungkas Sapulette, Jumat kemarin.

Untuk diketahui, jaksa membidik kasus ini berdasarkan laporan paket proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV, merupakan program nasional yang diperuntukan bagi tujuh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Namlea, Kabupaten Buru.

Namun dalam proses jual beli, diduga ada konspirasi untuk menggelembungkan harga lahan seluas 48.645,50 hektar di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, yang dibeli PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) dari pemilik lahan Ferry Tanaya.

Sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), lahan milik Ferry Tanaya itu hanya sebesar Rp 36.000 per meter persegi. Namun diduga ada kongkalikong dengan pihak PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi, sehingga harganya di mark up menjadi Rp 131.600 per meter.

Jika transaksi antara Ferry Tanaya dan PT PLN didasarkan pada NJOP, maka nilai lahan yang harus dibayar pihak PLN hanya sebesar Rp 1.751.238.000. Namun karena NJOP diabaikan, pihak PLN diduga telah menggelontorkan anggaran yang dinilai tidak wajar dan merugikan keuangan negara.

Sehingga, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,kasus ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.081.722.920.(SAD).

Comment