by

Empat Kawasan Konservasi Perairan Baru di Maluku

AMBON-BKA, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengesahkan empat kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku.

Empat kawasan konservasi perairan baru itu meliputi, kawasan Konservasi Kepulauan Perairan (KKP) Kepulauan Lease di tetapkan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2021, KKP Pulau Ai dan Run di Banda dengan SK Nomor 48 tahun 2021, KKP Pulau Buano di Seram Bagian Barat dengan SK Nomor 49 tahun 2021, serta KKP Seram Utara Barat (Serutbar) di seram Utara Maluku Tengah dengan SK Nomor 50 tahun 2021.

Sebelumnya, Provinsi Maluku telah memiliki dua Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), yakni, perairan Kei Kecil Barat (Maluku tenggara) dan Kon di Seram Timur. Sehingga saat ini, telah terdapat enam wilayah konservasi di Provinsi Maluku.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris, mengungkapkan, selain keenam wilayah konservasi itu, juga terdapat dua wilayah konservasi di Maluku yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yaitu, suaka alam perairan Aru Tenggara dan taman wisata perairan laut Banda.

Secara keseluruhan, katanya, ada 11 kawasan konservasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumberdaya alam di wilayah perairan Maluku.

Untuk itu, lanjutnya, tersisa 5 wilayah lagi yang terus diinisiasi sebagai kawasan konservasi, yakni, Pulau Buru, gugus pulau 11 di Kepulauan Babar dan gugus pulau 12 di Pulau-Pulau Terselatan.

“Ini akan diusahakana hingga ada SK penetapan, tidak cukup sampai disini. Apabila sudah ditetapkan dengan SK menteri, masih ada tahapan selanjutnya,” terang Haris, Jumat (23/7).

Tahapan selanjutnya, katanya, diantaranya, harus dilakukan penataan batas, kemudian membentuk lembaga pengelola untuk mengelola wilayah untuk dikelola demi kepentingan semua stakeholder. Tujuannya untuk menjaga ekosistem dan sumber daya.

“Lembaga pengelola akan melibatkan beberapa komponen atau stekholder seperti, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi di wilayah setempat, masyarakat hukum adat, dan NGO atau LSM,” pungkasnya.(MG-2)

Comment