by

Empat Ranperda Siap Diparipurnakan

Ambon, BKA- Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang usai digodok Badan Rancangan Peraturan Daerah (Bapinperda) DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), siap diparipurnakan.

Empat Ranperda tersebut, yakni, Perda tentang Tera dan Tera ulang yang diusulkan Dinas Koperasi Industri dan UMK, Perda tentang Tempat Pelelangan Ikan yang diusulkan Dinas Perikanan dan Kelautan, Perda tentang Ketertiban Umum yang diusulkan Dinas Satpol-PP, serta revisi terhadap Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang sistem pelaksanaan pendidikan di Kabupaten SBT yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) SBT.

Ketua Bapinperda DPRD SBT, Zainudin Noval Rumuar, usai memimpin rapat pembahasan Ranperda antara Anggota DPRD yang tergabung dalam Banperda DPRD SBT bersama beberapa pimpinan OPD di ruang rapat Gabungan Kantor DPRD SBT, mengungkapkan, keempat Ranperda tersebut sudah selesai tahap pembahasan.

Untuk itu, dia meminta Kesekretariatan DPRD untuk berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD, agar dalam waktu dekat segera menggelar paripurna menjadi Peraturan Daerah (Perda), untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi Maluku, khusus untuk Perda tentang sistem pendidikan dan Perda tentang ketertiban umum. Sedangkan ntuk perda tentang Tera dan Tera Ulang dan Perda tentang Tempat Pelelangan Ikan, akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Pembahasannya sudah selesai sejak tahun 2019. Hanya saja ada beberapa pasal yang Pansus mengamanatkan kepada Bapinperda untuk melengkapi, itu saja. Misalnya revisi terhadap Perda Nomor 10 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan untuk dimasukkan Qhatam Al Quran bagi siswa. Sedangkan untuk tahap selanjutnya adalah persetujuan DPRD melalui paripurna dalam waktu dekat ini, karena ada dua ranperda yang harus dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk Ranperda Tera dan Tera ulang, dan juga tempat pelelangan ikan. Karena itu kewenangan bukan di Kabupaten maupun Provinsi,” jelas Zainudin, Kamis (21/1).

Dari keempat Ranperda tersebut, khusus Ranperda tentang Tempat Pelelangan Ikan dan Ranperda tentang Tera dan Tera ulang, merupakan produk hukum daerah yang sangat berpotensi untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Ketika Ranperda itu sudah mendapatkan persetujuan dan disahkan menjadi Perda, dirinya optimis masyarakat tidak ragu dalam membayar retribusi. Bahkan pos pangkalan pelelangan ikan juga sudah bisa dibangun.

“Dalam rapat pembahasan tadi, sempat saya sampaikan bahwa APBD kita ini mengalami sakit berat, sehingga harus ada inovasi atau giat-giat untuk kita bisa mengstabilkan kembali ekonomi di kabupaten SBT, apalagi APBD kita tiap tahun mengalami penurunan. Maka melalui produk hukum ini, kita semua berharap bisa menjadi sumber PAD yang bisa mengimbangi kekurangan terhadap APBD kita tadi. Saya dan teman-teman anggota DPRD bahkan Ketua DPRD, kami sangat optimis dengan adanya kedua Perda ini dapat menggenjot PAD kita. Sehingga keresahan masyarakat ini mudah-mudahan bisa terjawab dengan kehadiran Perda ini,” tutup Zainudin.

Comment