by

Empat Saksi Beberkan Kejahatan Sekda Buru

Ambon, BKA- Sekda Buru Ahmad Asagaf perannya terbongkar dipersidangan kalau memerintahkan para saksi untuk mengambil uang melalui bendahara.

Hal tersebut disampaikan para saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (2/11).

Dua staf Pemda Buru mengaku mengantarkan sejumlah uang kepada Sekda Buru atas perintahnya.
“Ada sejumlah uang yang diambil di Pak Bendahara atas perintah Sekda Buru,” kata Imran Wamnebo.
Hal yang sama juga disampaikan, staf lainnya selaku sopir bendahara terdakwa La Joni.
“Ada sejumlah uang yang diantar ke sekda atas perintahnya,” ujarnya.
Namun, keduanya kompak sudah tidak mengingat jumlah uang yang diserahkan.
“Sudah tidak ingat jumlahnya berapa,” tutur keduanya ketika ditanyakan.

Sementara itu, dua saksi lainnya membeberkan soal adanya penyalahgunaan dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Ada dana yang diambil dari bendahara yang merupakan hak mereka,” ujar Gilang Masbait selaku ajudan dari Wakil Bupati Buru dan Amri Wamnebo selaku wakil pribadi dari wakil Bupati buru.

Mereka menyebut, untuk uang operasional itu memang jadi haknya wakil kepala daerah sehingga diperintahkan untuk ambil uangnya.

Hakim lantas mempertanyakan soal hak uang operasional itu. Namun kedua saksi tetap bersikukuh uang tersebut adalah haknya wakil bupati yang disalahgunakan.

Sebelumnya, JPU dalam dakwaannya mendakwa kedua terdakwa masing-masing, eks Sekda Buru Ahmad Assagaf bersama rekannya La Joni Ali dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembe­rantasan tindak pidana korupsi seba­gai­mana di ubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Modus operansi yang dilakukan kedua terdakwa, terkait kasus du­gaan tindak pidana korupsi penge­lolaan keuangan daerah untuk belanja barang dan jasa Sekre­tariat Daerah Tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Orga­nisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, yakni melakukan belanja pertang­gungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya, misal­nya, belanja perawatan kendaraan bermotor senilai Rp.180.188. 705.00, belanja sewa perlengka­pan dan peralatan kantor senilai Rp.2.400.000,00.

Kemudian belanja dipertanggungjawabkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dengan item-item, belanja peralatan kendaraan bermotor senilai Rp. 2.516.1114. 000,00, belanja sewa Sarana mo­bilitas senilai Rp. 4.558.4000,00, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp. 4.037. 725.000,00, selanjutnya BPO direalisasikan lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia senilai Rp.33.660.000,00.

Dari total dana tersebut, dite­mukan jumlah nilai kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai hitungan BPK sebesar Rp. 11.328. 487.705,00. (SAD)

Comment