by

Enam Saksi Katakan Kepsek Manipulasi Tanda tangan

Ambon, BKA- Enam saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy, mengatakan, terdakwa Sobo Makatita yang merupakan Kepala SMP Negeri 8 Leihitu, melakukan pemalsuan tanda tangan untuk pencairan dana BOS.

Enam saksi yang dihadirkan JPU Kejari Ambon merupakan para guru di SMP Negeri 8 Leihitu, masing-masing, Karmin Saulatu, Abubakar Latukau, Wa Lala, Abdul Gani Amet, Ridwan Haulussy.

Mereka bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 8 Leihitu, yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (3/12).

Didepan majelis hakim Ahmad Hukayat Cs, para saksi mengaku, tidak mengetahui kalau sekolah tempat mereka mengajar mendapat dana BOS atau tidak. Sebab mereka dilarang untuk mengetahui hal itu oleh kepala sekolah (Kepsek) atau terdakwa.

Menurut mereka, terdakwa tidak ingin para guru bertanya atau mencari tahu tentang dana BOS di sekolah itu, karena hal tersebut merupakan urusan pimpinan sekolah. Guru hanya bertugas untuk mengajar.

“Pernah terdakwa bilang, kalau kita tidak boleh menanyakan lagi ada dana BOS di sekolah itu atau tidak. Atau sekolah itu mendapat berapa besar dana BOS. Kita diminta supaya mengajar saja, karena hal itu merupakan urusan pimpinan di sekolah,” ungkap para saksi, yang didengan oleh terdakwa Sobo Makatita bersama kuasa hukumnya, Akbar Samalpessy.

Selain itu, para saksi mengaku, tidak pernah menandatangani LPJ pencairan dana BOS di sekolah tersebut. Sehingga kalau tanda tangan mereka dalam LPJ, maka itu manipulasi tandatangan yang dilakukan terdakwa.

“Kalau tanda tangan kami ada dalam LPJ, itu bohong. Itu tanda tangan kami dimanipulasi terdakwa,” beber para saksi.

6 saksi yang merupakan Guru di sekolah tersebut mengakui, di sekolah tersebut ada pembangunan, namun mereka tidak pernah tahu sumber anggaran untuk pekerjaan pembangunan itu dari mana.

“Memang ada pembangunan, namun kita tidak pernah tahu, itu anggaran dari mana. Karena memang Kepsek bilang, kita tidak bisa mencampuri urusan keuangan,” jelasnya.

Selain itu, tambah para saksi, di dalam LPJ, upah guru untuk memberikan Les per bulan sebesar Rp 400 ribu. Namun hal itu dimanipulasi terdakwa juga. Sebab, tidak ada guru yang menerima uang sebesar itu dalam sebulan.

“Jadi ini semua dimanipulasi terdakwa. Kita tidak pernah terima uang, tapi di LPJ, nama dan tandatangan ada,” pungkas para saksi.

Sebelumnya, kejahatan mantan Kepala SMP Negeri 8 Leihitu, Sobo Makatita (59) dibeberkan Jaksa Penuntut Umum Ruslan Marasabessy, dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (18/11).

JPU menyatakan, terdakwa tidak hanya melakukan korupsi terhadap dana BOS, tetapi juga mengelola sendiri anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan sosial, hingga bantuan siswa miskin.

Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan dana-dana itu senilai Rp. 926.018.574.

Menurut JPU, terdakwa melakukan pembelanjaan hingga pengeluaran keuangan sendiri, tanpa melibatkan komite sekolah dan panitia pembangunan sekolah.

Terdakwa secara sengaja memasukan kegiatan-kegiatan sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Kegiatan tersebut ada yang benar dilaksanakan, namun terdakwa tidak membayar. Ada juga item kegiatan yang pembelanjaanya tidak ada sama sekali. Selain itu, ada beberapa item yang anggarannya sengaja dilebihkan alias mark up.

Namun terdakwa membuat kwitansi dan nota belanja seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dibayar sesuai kegiatan, dan jumlah biaya yang tercantum di dalam RAB.

Terdakwa membuat laporan dengan lampiran bukti pengeluaran yang tidak sah dan lengkap.

Dalam kurung waktu 2013 hingga 2014, SMP Negeri 8 Leihitu menerima dana DAK untuk rehabilitasi tiga kelas sebesar Rp 365,5 juta, dana untuk pembangunan perpustakaan sebesar Rp 227 juta, serta rehab tiga kelas sedang senilai Rp 189 juta.

Sementara dana BOS yang diterima dari tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut senilai Rp 198 juta, Rp 200 juta, dan Rp 179,4 juta.

Dalam dana BOS itu, ada sejumlah kegiatan fiktif yang dilakukan dengan selisih hingga Rp 275 juta selama tiga tahun itu.

Sedangkan, SMP Negeri 8 Leihitu juga menerima dana untuk sejumlah siswa miskin selama tiga tahun berturut-turut, sebesar Rp 86,65 juta, untuk 163 siswa.

Uang itu diperuntukkan untuk pembelian buku, seragam hingga peralatan lainnya. Bahkan sumber untuk seragam dan buku berasal dari orangtua sebesar Rp 250 ribu. SMP 8 Negeri Leihitu juga menerima dana bansos senilai Rp 242.681.113.(SAD).

Comment