by

F-Demokrat Desak Evaluasi Instruksi Walikota

Instruksi Walikota Ambon nomor 2 tahun 2021 terkait perketat mobilisasi dan kegiatan masyarakat, yang rencananya diberlakukan hari ini di kota Ambon, didesak untuk dievaluasi kembali. Sebab, sebagian besar masyarakat belum menjalani vaksinasi Covid-19.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon, Julius J. Toisuta mengatakan, instruksi walikota yang mewajibkan seluruh masyarakat menunjukan kartu vaksinasi saat masuk ke luar kota Ambon ini, dinilai terburu-buru. Karena masih banyak masyarakat yang belum menjalani vaksin. Sehingga perlu dikaji kembali agar tidak mempersulit masyarakat.

Masyarakat ini sudah semakin susah akibat Covid-19. Dan sebagian sudah ikuti anjuran pemerintah untuk divaksin. Tapi masih ada sebagian yang belum divaksin, dan pasti belum kantongi kartu vaksin. Jangan persulit masyarakat dengan aturan wajib kartu vaksin sesuai instruksi walikota, yang rencananya mulai besok (hari ini) diberlakukan. Ini terlalu terburu-buru. Harusnya kasih waktu dulu buat masyarakat untuk semuanya di vaksin, baru berlakukan tidak masalah. Makanya kami Fraksi Demokrat mendesak agar segera dievaluasi, tandas Toisuta, kepada koran ini, Rabu (7/7).

Anggota Komisi I DPRD ini menilai, banyak warga kota Ambon yang bekerja di wilayah kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) maupun Pulau Buru, begitupun sebaliknya. Sehingga perlu ada pertimbangan dari pemerintah kota. Agar instruksi walikota ini diundur hingga sebagian besar sudah menjalani vaksin.

Kalau bagi pelaku perjalan dari luar Jakarta, Makassar dan sebagainya itu harus menunjukan kartu vaksin. Begitupun warga Ambon yang mau berangkat ke luar itu harus tunjukan kartu vaksin. Tapi kan banyak warga Ambon yang bekerja ke wilayah Tulehu atau ke Hitu dan sekitarnya yang satu pulau ini. Kalau belum vaksin juga kasian, kalau pembatasan seperti ini. Maka itu kita minta pertimbangan dari pak walikota agar instruksi ini bisa dievaluasi dulu, sampai sekitar 90 persen lebih warga kota Ambon sudah vaksin, baru itu diberlakukan, pintanya.

Selain isntruksi walikota, Toisuta juga menyarankan agar pemerintah kota bisa memperluas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada lima kecamatan sekaligus. Sehingga tidak terjadi penumpukan seperti pelaksanaan vaksin program Serbuan Vaksin Sejuta Perhari yang beberapa waktu lalu dipusatkan di lapangan Merdeka Ambon.

Agar dapat menjangkau sebagian besar warga yang belum divaksin. Dengan melibatkan pihak kecamatan hingga perangkat paling bawah, yakni RT/RW.

Vaksin yang kemarin di lakukan di satu tempat ini tidak maksimal. Walaupun pihak Polri juga ada buka di Tantui, tapi yang dilakukan pemerintah kota tidak maksimal karena dibatasi waktu. Kalau bisa dilakukan di lima kecamatan sekaligus, agar bisa mempermudah masyarakat untuk vaksin dan tidak menimbulkan kerumunan seperti di lapangan merdeka. Bila perlu di masing-masing RT. Kemudian arahkan camat, lurah dan RT-RT untuk lakukan edukasi kepada semua masyarakat untuk ikut vaksin. Jadi kalau memang menurut pemerintah vaksin itu perlu, maka harus membuka ruang bukan batasi dengan waktu tertentu saja, sarannya.

Diberitakan sebelumnya, direncanakan hari ini (8 Juli 2021), Pemerintah Kota Ambon akan perketat pergerakan masyarakat di Kota Ambon, sesuai Instruksi Walikota Ambon nomor 2 tahun 2021. Semua pintu masuk ke Kota Ambon akan dijaga ketat oleh tim Satgas Covid-19. Dan warga yang diijinkan masuk atau keluar kota Ambon harus mengantongi kartu vaksin atau hasil swab PCR yang dinyatakan negatif.

Tak hanya itu, semua tempat hiburan baik karoke, bioskop dan wisata akan ditutup secara serentak. Sementara rumah makan dan tempat kuliner bisa beroperasi, tetapi tidak melayani makan ditempat.

Bahkan resepsi pernikahan juga tidak boleh digelar, karena dinilai menimbulkan kerumunan masyarakat. Sehingga bisa berdampak besar terhadap penularan virus mematikan yang diketahui mengalami peningkatan belakangan ini. (UPE/IAN)

Comment