by

F-Perindo Akan Minta LHP BPK, Terkait LPJ APBD 2020

beritakotaambon.com – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Ambon akan melayangkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait rekomendasi maupun hasil evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Kota Ambon tahun 2020.

Fraksi Perindo menilai, dalam penyampaian LPJ ABPD 2020 tidak ada transparansi terhadap penggunaan APBD, khususnya anggaran refokusing untuk penanganan Covid-19 di tahun 2020. Sehingga Fraksi Perindo sepakat bersama fraksi gabungan (PKB-PKPI), untuk menolak LPJ APBD 2020 dalam Paripurna Penyampaian LPJ APBD 2020 di gedung DPRD Belakang Soya, Kamis (5/8) lalu.

Pasalnya, Daftar Isian Masalah (DIM) yang disampaikan fraksi-fraksi maupun komisi ke pihak eksekutif yakni Pemerintah Kota Ambon, justru berbeda dengan yang disampaikan dalam paripurna.

Sehingga fraksi dari partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini menduga, ada unsur kesengajaan yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ambon untuk mengirimkan DIM lain, yang bukan bagian dari hasil evaluasi fraksi dan komisi. Sehingga terjadi selisih penggunaan anggaran Covid-19 yang signifkan.

“Kami dari fraksi Perindo, setelah rapat internal dan lakukan konsultasi dengan partai kami, ada beberapa poin yang dihasilkan. Salah satunya Fraksi Perindo akan menyurati resmi minta LHP BPK. Karena ada rekomendasi-rekomendasi dan itu harusnya menjadi dasar Banggar DPRD lakukan evaluasi terkait LPJ APBD 2020. Karena ada poin-poin pengawasan terhadap pihak eksekutif di situ (LHP),” tegas Anggota Fraksi Perindo DPRD Ambon, Harry Putra Far Far, kepada media ini, Senin (16/8).

Wakil Ketua Komisi II ini juga mengaku, selain konsultasi dengan partai, Perindo juga telah koordinasi dengan fraksi gabungan (PKPI dan PKB), yang sama-sama menolak LPJ APBD 2020 saat paripurna lalu. Bahkan Fraksi akan sampaikan hasil internal rapat kepada pimpinan DPRD agar tidak lagi mengkebiri hak hak anggota DPRD dalam paripurna resmi.

“Tindak lanjut pandangan fraksi Perindo setelah paripurna lalu, kami menilai pimpinan DPRD tidak Arif karena telah mengkebiri hak hak anggota dalam paripurna. Dimana kami dibatasi untuk memberikan interupsi, padahal sesuai Tatib DPRD itu tidak boleh. Apalagi dalam paripurna LPJ, bagi anggota yang non Banggar punya hak sampaikan aspirasi. Itu kekesalan kami,” pungkasnya.

Kedepan, lanjut Wakil Ketua Komisi II ini, ketika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka harus dilakukan voting sesuai tatib. “Kita akan minta kedepan, dalam pengambilan keputusan dalam paripurna, pimpinan DPRD harus lebih Arif. Kalau memang tidak bisa, maka kita akan surati partai politik yang ada untuk segera mengevaluasi anggota mereka yang duduk di DPRD,” ancam dia.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Perindo dan Fraksi PKB-PKPI resmi menolak LPJ APB 2020 dalam paripurna resmi penyampaian LPJ APBD 2020. Dua fraksi ini bahkan memilih walk out dari ruang Paripurna DPRD di sela-sela paripurna, yang saat itu dipimpin Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler, Kamis (5/8) lalu.

Dua fraksi ini menilai, Pemerintah Kota Ambon tidak transparan terhadap pertanggung jawaban APBD, khususnya penggunaan anggaran Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dimana terjadi pembengkakan anggaran penanganan Covid-19 dari hasil refocusing, yang sebelumnya tidak disampaikan secara transparan kepada DPRD.

Baca juga: Wawali : HUT RI Jadi Introspeksi

Namun dari total 9 fraksi yang ada, 7 fraksi lainnya menyetujui LPJ APBD 2020, diantaranya, fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura dan fraksi gabungan PKS-PPP. Bahkan LPJ tersebut ditandatangani oleh tiga pimpinan DPRD Kota Ambon, diantaranya Elly Toisuta (Golkar), Gerald Mailoa (PDI-P) dan Rustam Latupono (Gerindra), untuk nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon.

Far Far sebelumnya mengaku, sikap fraksi Perindo sama dengan fraksi gabungan PKB-PKPI, yakni menerima dengan catatan dan menolak. Penolakan itu karena 4 hal, pertama karena menilai mekanisme pembahasan LPJ ABPD di DPRD inprosedural. Dimana harusnya Daftar Isian Masalah (DIM) yang dikirim Banggar DPRD Ambon harus berdasarkan DIM dari fraksi dan komisi yang ada.

Penolakan kedua, dalam penjabaran anggaran Covid-19 oleh Pemkot Ambon tidak dijelaskan secara rinci. Padahal Pemkot Ambon harus menjelaskan secara detail penggunaan anggaran Covid-19 dalam LPJ APBD 2020.

Poin ketiga keberatan, lanjut Far Far, terkait penggunaan anggaran Covid-19 yang tidak transparan. Dimana tujuan refocusing anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat, jaminan sosial dan pemulihan ekonomi, itu tidak dijabarkan dengan baik oleh Pemerintah Kota Ambon.

Dan untuk poin keempat, penolakan dilakukan karena hingga kemarin fraksi Perindo maupun fraksi lainnya belum menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk disampaikan ke DPRD. Sehingga fraksi menilai banyak masalah dalam LPJ APBD tahun 2020 oleh Pemerintah Kota Ambon.

“Tidak pernah kita (fraksi Perindo) kantongi laporan BPK. Padahal laporan hasil pemeriksaan BPK ini harus kita kantong sesuai amanat undang-undang, kalau tidak salah pasal 22 E ayat 2. Disitu dijelaskan, kalau hasil pemeriksaan BPK harus diserahkan ke DPRD,” bebernya.

Baca juga: Walikota Hadiri Upacara HUT RI Lewat Zoom

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Ambon, Ari Sahertian juga mengaku, fraksi PKB sangat kesal lantaran ada begitu banyak anggaran yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan Pemkot Ambon. Namun tidak transparan ke lembaga DPRD.

“Makanya kami lakukan walk out dan menolak LPJ APBD Walikota Ambon tahun 2020. Pemkot sangat tidak transparan mengenai anggaran ke lembaga ini,” kesal Sahertian.

Disebutkan, seluruh data yang dimasukan TAPD Pemkot Ambon dengan pidato resmi walikota terkait penggunaan anggaran Covied-19, sangat berbeda jauh. Yakni dalam pidato walikota, disebutkan bahwa refocusing refocusing untuk anggaran Covid-19 sebesar Rp 187 miliar lebih. Kemudian Banggar DPRD Ambon tim Covid Kota Ambon telah menyepakati untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 56 miliar.

“Faktanya, dalam realisasi anggaran itu, ternyata mengalami peningkatan menjadi 64 miliar. Jumlah 64 miliar itu pun ada persetujuan dengan DPRD Kota Ambon. Sehingga lewat data dan bukti yang kami punya, fraksi PKB menolak LPJ APBD Walikota Ambon 2020,” pungkasnya. (UPE)

Comment