by

F- PKS DPRD Worning Pemprov Maluku Bentuk BUMD Sektor Migas

Ambon BKA- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Maluku kembali ingatkan Pemerintah Provinsi Maluku untuk lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkhusus pada sektor minyak dan gas (migas).

“Prinsipnya fraksi menyetujui ranperda tentang Perseroda PT. Maluku Energi Abadi dan penyertaan modal Perseroda PT. Maluku Energi Abadi. Namun, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah,” tandas Jubir F-PKS DPRD Maluku, Rostina, lewat kata akhir fraksi di gedung DPRD karpan Ambon, Rabu (4/11).

Sikap fraksi ini disampaikan Rostina saat membacakan kata akhir fraksi-fraksi dalam rapat gabungan Panitia Khusus Perseroda PT. Maluku Energi Abadi, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala.

“Sebagaimana dalam prinsip dasar pendirian suatu BUMD, haruslah memiliki alasan ekonomi, strategi, dan besaran anggaran. Sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat, dengan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.

Selain itu, lanjut Rostina, pengelolaan Perseroda PT. Maluku Energi Abadi harus dilakukan dengan memenuhi tata kelola yang baik. Terutama dalam masalah pengaturan penyertaan modal, laba, dan kevalidan.

Fraksi PKS juga berpendapat, berbagai potensi migas di Maluku harus dikelola dengan baik oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan PAD.

“F-PKS meminta Pemprov Maluku agar tidak main-main dalam melakukan rekruitmen atau seleksi terhadap direksi dan komisaris. Dengan penempatan SDM yang profesional di bidangnya pada Perseroda PT. Maluku Energi Abadi. Karena ini menjadi penting untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Dikatakan, Perseroda yang akan dibentuk ini perlu memiliki misi kedepan, yakni sebagai BUMD migas tingkat nasional. Sebab dengan visi ini, pemda bersama masyarakat Maluku akan mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Pengoperasian perusahaan migas di wilayah kerja Blok Masela, sambung Rostina, harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Karena di sana ada beberapa kawasan hutan bakau yang strategis bagi warga sekitar, namun lahannya akan digunakan oleh pihak perusahaan. Dan hutan bakau tidak boleh ditebang, demi kelangsungan hidup biota laut serta stabilitas ekosistem pesisir.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius untuk dilaksanakan, karena berhubungan dengan kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat. Yang sebagian besar sumber penghasilannya berasal dari laut,” tegasnya.

Ditambahkan, kehadiran Perseroda PT. Maluku Energi Abadi dalam eksplorasi migas, juga harus memberikan manfaat bagi wilayah di sekitarnya. Belajar dari pengalaman, dalam berbagai kasus migas di beberapa daerah. Yang tidak memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk di kawasan terdampak proyek, harus menjadi pelajaran penting. Agar pengembangan blok Masela di daerah bisa memberikan multi efek yang menguntungkan.

“F-PKS juga meminta, wilayah yang akan menjadi daerah eksplorasi migas perlu mendapatkan prioritas pembangunan bagi masyarakat di sekitarnya,” pungkas Rostina. (RHM)

Comment