by

Fery Tanaya Didakwa Pasal Berlapis

Ambon, BKA- Fery Tanaya, terdakwa kasus tindak pidana korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru didakwa dengan pasal berlapis, pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (4/5).

Fery Tanaya didakwa melanggaar pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 2009 tentang tipikor, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan cs, dibuka dengan mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Ahcmad Attamimi. Sementara terdakwa didampingi kuasa hukumnya, K.R.H. Henry Yosodiningrat.

JPU dalam dakwaannya memaparkan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa Fery Tanaya bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Gafur Laitupa (berkas terpisah), dengan melakukan penjualan tanah yang bukan milik pribadi atau tanah negara untuk kepentingan pembangunan PLTMG Namlea di Dusun Jiku Besar.

Modusnya, pada tahun 2016 PLN Unit Induk Pembangunan Maluku melakukan pengadaan dan bangunan untuk kepentingan umum pembangunan kantor PLTMG, yang lokasinya di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Kedua terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penjualan tanah yang merupakan bekas hak erfpacht, sebagaimana tertuang dalam surat (metbrief nomor 54) sesuai akte erfpacht nomor 19 tanggal 9 April 1932 seluas 644.000 m2.

Tindak pidana ini terjadi, awalnya PLN mengirimkan surat kepada BPN Namlea pada tahun 2016 lalu, atas surat itu Kepala Kantor BPN Buru, Jos Sorsesi (Alm), secara lisan memerintahkan terdakwa Abdul Gafur Laitupa selaku Kepala Seksi Pengukuran di BPN Namlea, melakukan pengukuran yang direncakan akan digunakan sebagai lokasi kantor PLTMG, tepatnya di Dusun Jiku Besar.

Dalam rangka pengukuran tanah seluas 48.000 meter persegi, terdakwa Gafur membuat peta lokasi nomor 02208 tanggal 16 Juni 2016 tidak sesuai data sebenarnya. Yaitu, mencantumkan nomor induk bidang 02208 atas nama Fery Tanaya. Padahal berdasarkan bidang komputerisas, tanah tersebut merupakan milik Abdul R Tuanaya.

“Jadi tanah milik Tuanaya itu dekatnya milik tanah terdakwa Fery Tanaya. Dan dia mencantumkan Fery Tanaya sebagai pemilik tanah. Kemudian dibuat peta lokasi 02208 dengan mencantumkan Fery Tanaya sebagai pemilik tanah,” beber jaksa.

Selanjutnya, lanjut jaksa, belakangan diketahui kalau lokasi tanah tersebut merupakan tanah negara yang kuasai negara. Sebab tanah tersebut merupakan tanah erfpacht sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 9 April 1932, yang dengan pemegang hak adalah Zadrack Wakano, yang meninggal pada tahun 1981. Sebelumnya, pada Agustus tahun 1985 ada transaksi antara almarhum Wakano dan Fery Tahaya.

“Jadi yang menjual beli tanah ini kepada Fery Tanaya adalah ahli waris Wakano, dalam transaksi itu disaksikan Drs, Uragap kepala wilayah Kecamatan Buru,” jelasnya.

Dalam Putusan Presiden Nomor 31 tahun 1979, terkait pokok-pokok terhadap hak atas tanah terhadap tanah konversi hak-hak barat, dan Permendagri Nomor 3 tahun 1979 tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah konversi hak barat, yang mulai berlaku tanggal 22 Agustus 1979 dan belum dilengkapi atas tanah tersebut.

Atas dasar peta lokasi yang dibuat oleh terdakwa Gafur, lanjut jaksa, panitia pengadaan tanah internal dan panitia pengadaan tanah PLN Unit pembangunan Maluku, melaksanakan tahapan-tahapan transaksi penjualan tanah. Namun karena saat buat transaksi bekas hak erfpacht telah melampui batas jangka waktu dilakukan konversi hak barat, hanya saja tetap dijual belikan terdakwa Fery Tanaya kepada PLN.

“Setelah Wanako meninggal, maka sesuai aturan tidak boleh ada orang yang mengkonversi lagi tanah tersebut, karena tanah itu sudah beralih status ke tanah negara, maka jual beli yang dilakukan Fery Tanaya itu adalah batal demi hukum,” jelasnya.

Akibat perbuatan Fery Tanaya, negara mengalami kerugian berdasarkan hitungan BPKP Maluku sebesar Rp. 6.081.722.920.

Usai mendengarkan dakwaan jaksa, kuasa hukum terdakwa Fery Tanaya mengaku akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum pada sidang Selasa (11/5). (SAD).

Comment