by

Fery Tanaya Divonis Bebas

AMBON-BKA, Fery Tanaya, terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor LTMG Namlea, divonis bebas Majelis Hakim Tipikor Ambon, Jumat (6/8).

Sesuai amar putusan Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, perbuatan Fery Tanaya dalam pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTM tersebut, tidak masuk dalam perbuatan pidana.

“Terhadap semua unsur sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum Kejati Maluku, ketika dipelajari semua bukti-bukti persidangan, dakwaan subsider dan primer atau pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, tidak terbukti,” ujar ketua majelis hakim dalam amar putusan di sidang, yang dihadiri jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Ahcmad Attamimi cs.

Sama dengan terdakwa Fery Tanaya, Abdul Gafur Laitupa juga divonis bebas oleh majelis hakim di kasus itu.

“Jadi perbuatan kedua terdakwa dalam perkara ini, sama sekali tidak terbukti untuk unsur pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor,” tambah hakim.

Usai membacakan amar putusannya, hakim mempersilakan jaksa penuntut umum untuk menyatakan sikap, paling lambat 7 hari setelah putusan tersebut.

Sebelumnya, Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, dituntut dengan pidana penjara bervariasi di persidangan Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (14/7).

Kedua terdakwa dijerat dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG di Namlea, Kabupaten Buru.

Baca juga:
Punya Tembakau Sintetis, Richard Diganjar 1 Tahun Penjara

Dalam amar tuntutan jaksa, Fery Tanaya dituntut penjara selama 10 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan. Sedangkan untuk Abdul Gafur Laitupa, dituntut penjara selama 8,5 tahun penjara.

“Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, melanggar pasal 2 junto pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ke-1 KUHP,” kata JPU, Achmad Attamini.

Selain pidana badan, terdakwa Fery Tanaya juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 6 miliar lebih, subsider 4,3 tahun kurungan.

Sementara Abdul Gafur Laitupa, dituntut membayar denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp9,7 juta.

JPU Achmad Attamimi mengatakan, pihak PLN Unit Induk Pembangunan Maluku pada 2016 lalu, melakukan proses pengadaan tanah bagi pembangunan PLTMG, yang berlokasi di Dusun Jiku besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru.

Selanjutnya, untuk kepentingan tersebut, PLN UIP Maluku melayangkan surat kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buru. Menidaklanjuti itu, Kepala BPN Buru saat ini, John George Sen (Alm), secara lisan memerintahkan tersangka AG selaku Kasie Pengukuran di BPN Buru melakukan pengukuran lahan.

Dalam pengukuran tanah seluas 48.000 meter persegi itu, terdakwa Abdul Gafur selaku Kasi Pengukuran di BPN Buru membuat peta lokasi nomor 02208 tertanggal 16 Juni 2016. Namun tidak sesuai data sebenarnya, karena nomor induk bidang yang tercantum berdasarkan komputerisasi merupakan milik Abdul Rasyid Tuanani, seluas 645 meter persegi.

“Padahal tanah ini dikuasai oleh negara, karena lokasinya merupakan bagian dari tanah erfpacht (hak barat) dan pemegang haknya atas nama Zadrak Wakano (Alm), yang meninggal dunia pada 1981. Pada 1985, terjadi transaksi jual beli antara keluarga waris dengan tersangka FT,” kata Achmad.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah erfpracht tidak bisa dipindah-tangankan, baik kepada ahli waris maupun kepada pihak lain selaku pembeli. Karena setelah pemegang hak erfpracht meninggal dunia, maka selesailah kepemilikan atas tanah tersebut, dan tidak bisa dikuasai oleh ahli waris. Status lahan menjadi tanah yang dikuasai negara.

Baca juga: Dokter Marini Bisa Tersangka Pemalsuan Antigen

Sebab yang berhak mengkonversi tanah itu adalah pemegang hak, dalam hal ini almarhum Zadrak Wakano. Zadrak yang seharusnya mengkonversi tanah tersebut. Namun hal itu tidak dilakukan almarhum.

“Selanjutnya berdasarkan peta lokasi nomor 02208 tertanggal 16 Juni 2016 yang dibuat terdakwa Abdul Gafur, lalu pihak PLN melanjutkan proses pembebasan lahan tersebut,” jelas JPU.(SAD)

Comment