by

Fery Tanaya Mangkir Dari Panggilan Jaksa

Ambon, BKA- Fery Tanaya, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, mangkir dari panggilan penyidik Pidsus Kejati Maluku.

Kepala Seksi Pidsus Kejati Maluku, Y.E. Oceng Almahdaly, mengaku, tidak tahu alasan tersangka Fery Tanaya tidak menghadiri panggilan tersebut.

“Memang tidak ada alasan ketidak hadiran tersangka. Tapi dia bilang tetap kooperatif dalam perkara ini,” ujar Almahdaly, Kamis (11/3).

Untuk itu, jaksa dengan dua bunga melati di pundak itu mengaku, penyidik telah mengagendakan pemanggilan selanjutnya terhadap tersangka Fery Tanaya.

“Karena tersangka tak hadir dari panggilan pertama, jadi kita akan agendakan kembali pada 18 Maret 2021 pekan depan,” tandasnya.

Terpisah, sumber di Kejati Maluku mengungkapkan, diperkirakan, pemeriksaan terhadap Fery Tanaya nanti, penyidik Kejati Maluku langsung melakukan penahanan.

“Bisa jadi agenda pemeriksaan besok-besok ini, kedua tersangka langsung ditahan. Tapi ini semua kan kewenangan tim penyidik. Jadi ikuti saja,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, upaya Fery Tanaya untuk lolos dari radar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kandas. Lagi untuk kedua kalinya, Fery Tanaya dijadikan tersangka oleh Kejati Maluku dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Selain Fery Tanaya, rekannya Abdul Gafur Laitupa pun ikut diseret menjadi orang yang bertanggungjawab dalam kasus ini.

Fery Tanaya dijadikan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana menjual tanah negara kepada PT PLN Wilayah Maluku-Malut. Sedangkan Abdul Gafur Laitupa selaku kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namlea, dijerat karena turut melakukan pengukuran lahan milik negara kepada pihak PLN.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, setelah melalui serangkaian penyidikan dalam perkara dugaan tindak tidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk lahan pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, penyidik Kejati Maluku telah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Maka ditetapkan dua orang tersangka dalam perkara itu.

“Setelah dilakukan gelar perkara, maka pada 27 Januari 2021, telah diterbitkan Surat Penetapan Tersangka, dengan menetapkan masing-masing, Nomor B-212/Q.1/Fd.2/01/2021, tanggal 27 Januari 2021 yang menetapkan F. T dan Nomor B-213/Q.1/Fd.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang menetapkan A.G.L sebagai tersangka,” ungkap Sapulette di ruang kerjanya, Selasa (2/2).

Dalam perkara ini, Kejati Maluku berhasil mengantongi bukti surat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah negara seluas 48.654.50 meter persegi, yang entah bagaimana diterbitkan oleh pihak BPN Kanwil Provinsi Maluku. Bukan saja itu, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan juga terindikasi dimark up, sehingga negara rugi signifikan, yaitu, dari Rp 36.000 menjadi Rp 131.600 permeter persegi.
Perbuatan Fery Tanaya merugikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6 miliar lebih.(SAD).

Comment