by

Fraksi Perindo Tetap Kawal Rekomendasi KASN

Ambon, BKA- Meski hak interpelasi DPRD belum disampaikan kepada Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon akan tetap mengawal Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pengangkatan kembali sejumlah ASN yang dinonaktifkan oleh walikota di tahun 2018 lalu.

“Ketika kata akhir fraksi dan rekomendasi disampaikan ke Pemkot dan tidak dilaksanakan, maka kita gunakan hak interpelasi. Yang mana semua ini hanya untuk kepentingan masyarakat dan perbaikan terhadap eksekutif (Pemkot). Jadi Fraksi Perindo dan beberapa fraksi lainnya juga tetap akan mengawal ini. Ketika nanti tidak dilaksanakan, kita tetap gunakan hak interpelasi kita,” tegas Anggota Fraksi Perindo, DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, kepada koran ini, Rabu (5/5).

Menurutnya, hak interpelasi yang digagas Fraksi Perindo dan PKB ini telah didukung beberapa fraksi lainnya, seperti fraksi Demokrat, Hanura dan PDI-Perjuangan. Dimana meminta agar walikota kembali mengangkat sejumlah ASN yang pernah dinonaktifkan akibat persoalan politik pada Pilwakot 2017 lalu. Sebab hingga saat ini, masih tersisa beberapa ASN Pemkot yang masih dinonaktifkan.

“Hak interpelasi ini kan tentang bagaimana kita menyampaikan aspirasi. Dan ini sebenarnya hal yang lumrah. Makanya kita masih menunggu, karena masih ada satu kali pelantikan. Kita akan lihat, ketika beberapa ASN ini nantinya tidak diaktifkan lagi, maka kita akan gunakan hak interpelasi. Dimana kita bertanya dan walikota menjawab. Karena ini hak perorangan. Ketika 7 orang dari 2 fraksi setuju, maka itu sah,” sebutnya.

Wakil Ketua Komisi II ini menilai, hak interpelasi ini bukanlah wacana, tetapi merupakan tindaklanjut dari rekomendasi KASN dan Pansus KASN DPRD periode 2014-2019. Sehingga beberapa fraksi yang ada merasa terpanggil untuk mempertanyakan alasan walikota menonaktifkan beberapa ASN tersebut hingga saat ini.

“Ini bukan wacana. Karena semua fraksi juga mendukung. Ini soal panggilan dan beban moril kita bertanggung jawab ke masyarakat. Dan kita harap, pelantikan nanti semua ASN yang dinonaktifkan itu bisa diakomodir kembali,” harap Far Far.

Sekedar tahu, beberapa fraksi selain Perindo, telah memberikan dukungan untuk menyampaikan hak itnerpelasi, terkait kebijakan walikota yang belum menjalankan rekomendasi KASN dan rekomendasi Pansus DPRD Kota Ambon periode 2014-2019, tentang pengangkatan beberapa ASN Pemkot yang sebelumnya dinonaktifkan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy di awal tahun 2018 lalu.

Beberapa fraksi bahkan siap menyampaikan hak interpelasi saat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2020, Selasa (4/5) kemarin.

Namun hal tersebut gagal dilakukan. Karena beberapa fraksi yang menduduki posisi pimpinan di DPRD itu tidak setuju dengan hak interpelasi tersebut. Seperti fraksi Golkar, PPP dan Nasdem selaku fraksi pendukung pemerintah. Begitupun dengan Fraksi Gerindra, walau sempat menyampaikan rekomendasi terkait beberapa ASN yang dinonaktifkan itu. (UPE)

Comment