by

Gaji Sertifikasi 82 Guru Belum Terealisasi

Ambon, BKA- Sebanyak 82 guru di Kota Ambon belum juga menerima gaji sertifikasi dari tahap II hingga saat ini. Hal ini dipertanyakan Komisi II DPRD Kota Ambon saat melakukan rapat bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon beserta pihak BTN dan BRI cabang Ambon, di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (24/11).

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu menyebutkan, sertifikasi guru kota Ambon saat ini sementara di kawal ketat oleh komisi. Sebab, pencairan tahap II sampai sekarang, masih tersisa 82 orang yang belum terbayar. Baik dari para guru maupun pengawas sekolah. Parahnya, ada sekitar 32 orang yang bermasalah soal data dan persyaratan.
“Dari 82 guru itu, pak kadis katakan 40 orang Surat Keputusannya (SK) sudah diproses dan dalam perjalanan ke Ambon, dan akan kami pastikan,” ungkap Jafri.

Diakuinya, pihaknya akan mengawal proses pencairan tahap ketiga untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2020, karena datanya sudah di rekomendasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
“Kami musti buat begitu, karena di tahun 2019 lalu sertifikasi tidak selesai dibayar 2019 dan muncul di tahun 2020. Karena itu komisi ingin pastikan benar-benar, jangan sampai hal yang di 2019 lalu terulang lagi di 2020.

Menurut dia, komisi perlu menekan karena kondisi pandemi covid-19, sehingga tahap terakhir ini selesai dengan catatan perbaiki mekanisme. “Kemudian, harus ada soliditas yang terkonsolidasi diantara operator di dinas dengan seluruh operator di sekolah. Agar apa yang menjadi opsesi para guru itu juga harus dinikmati,” tukasnya.

Ia mencontohkan, di beberapa sekolah terjadi penumpukan guru sehingga jam belajar tidak cukup. Sebab, untuk mendapat sertifikasi harus online sistem antara dinas pendidikan di daerah dengan kementerian, dengan memiliki jam mengajar yang cukup.

“Dapurdik dengan SD dan SMP di Tuni dan Mahia, tergambar di Kementerian. Jadi tidak bisa ada kebijakan jam belajar. Oleh karena itu, ke depan komisi tetap kawal dan bermitra dengan dinas supaya kejayaan para guru benar-benar jalan dengan tunjangan sertifikasi,” cetusnya.

Dituturkan, Komisi telah berkoordinasi dengan BRI terkait jumlah yang sudah dilontarkan sekitar Rp 11 miliar lebih kepada para guru. Kemudian pihak BTN telah sampaikan, mereka golontorkan ke para guru sekitar 6 milar sekian. Sehingga totalnya sekitar Rp 17 miliar lebih.

Untuk itu, lanjut dia, Komisi akan tetap mengawal persoalan ini sehingga dinas terkait sampaikan ke pihak operator untuk selesaikan. Sebab, di bank-bank terkait tidak bermasalah. Dan yang sedikit bermasalah pada bank penerima dana sertifikasi yang baru. Yakni datang ke bank untuk cetak buku, agar anggarannya bisa masuk.

“Kalau terkahir-terakhir tergantung uang masuk dari Jakarta. Data sudah di rekon di Jakarta, tapi jaminan kadis 82 orang di termin kedua itu akan diurus dan dibenahi. Sehingga perlakuan anggaran terhadap yang lain juga bisa diatasi,” tutup Jafri. (UPE)

Comment