by

Gandeng BNN, DPRD Maluku Tes Urin

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Maluku, menggelar tes urine massal kepada pimpinan DPRD, anggota DPRD dan seluruh pegawai sekretariat yang ada, Rabu (16/12).
Tes urine itu, bertujuan mendeteksi secara dini penggunaan narkotika baik oleh pimpinan, anggota maupun seluruh pegawai secretariat DPRD. Selain itu, tes urin yang dilakukan, turut membantu pemerintah dalam rangka memerangi dan mencegah peredaran narkotika di Maluku.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Maluku, Boedewin Wattimena, kepada awak media menjelaskan, menindaklanjuti Keputusan Presiden (Kepres) nomor 22, Pemerintah Provinsi Maluku telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Narkotika Tingkat Provinsi. Sebab, itu DPRD selaku salah satu OPD juga akan membentuk Satgas.

“Nanti kita akan bentuk Satgas. Tugasnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pencegahan narkotika dan memberikan penguatan-penguatan kepada generasi muda. Supaya sedini mungkin menghindar dari barang haram itu,” ujar Sekwan, usai sosialisasi dan uji tes narkoba, di lantai 5 Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.


Ia menilai, dalam pembentukan Satgas DPRD Maluku, ada beberapa unsur yang nantinya dihimpun, baik itu anggota DPRD, pegawai maupun isteri dari anggota DPRD.

“Setelah terbentuk secara berkala, akan dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memutus mata rantai narkotika,” imbuhnya.

Dia juga menambahkan, sesuai arahan dalam pelaksanaan tes urine yang dilakukan, seluruh unsur-unsur di DPRD Maluku wajib mengikutinya.

“Tadi pimpinan DPRD dan sebagian anggota DPRD yang ada sudah dilakukan tes urine, termasuk pegawai. Nanti yang belum disesuaikan. Karena tujuan dari tes urin ini untuk mengetahui DPRD bebas narkoba,” tegasnya.

Menurutnya, jika dalam pelaksanaan tes urine ada yang positif menggunakan narkotika, maka nantinya akan diserahkan kepada BNN untuk ditangani sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kepala BNNP Maluku, M. Zainul Muttaqien, mengapresiasi kesigapan pimpinan anggota DPRD beserta pegawai secretariat dalam merespon kegiatan itu. Dituturkan, DPRD Maluku menjadi pelopor pertama se Indonesia dengan niat baik, untuk mau melaksanakan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Narkoba.

Muttaqien mengatakan, ada tiga kegiatan yang dilaksanakan, yakni sosialisasi, tes urine dan pembentukan Satgas.

” Alhamdulillah sosialisasi dan cek urine sudah dilakukan. Tinggal pembentukan satgas untuk sosialisasi dan memberikan edukasi terkait maraknya narkoba di Maluku,”katanya.
Dijelaskan, berdasarkan data tahun 2019-2020, sebanyak 3.989 orang teridentifikasi. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Dimana hasil penilitian dari BNN, angka 11 ribu lebih meninggal karena narkoba dalam setahun. Artinya, jika dibagi 365 hari maka 30 orang meninggal dunia dalam sehari karena narkoba.

“Jadi, kalau mau bicara soal narkoba ada tiga pilihan. Rumah sakit, penjara atau kuburan. Kalau memilih rumah sakit, maka yang bersangkutan itu bisa diselamatkan lewat proses rehabilitasi,” paparnya.

Narkoba, kata dia, sangat berbahaya dan tidak ada manfaatnya sehingga patut diberantas. Dia jgua menyinggung Maluku dengan wilayah kepulauan ini, tentu sangat mudah digunakan untuk penyelundupan barang haram itu.

Pelaksanaan sosialisasi narkoba dan tes urine yang dilakukan kemarin, sambung dia, merupakan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat yang diorganisir oleh BNN Maluku.
“Bagi kami program ini sangat penting, sehingga DPRD sebagai wakil rakyat harus memberikan contoh kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya ini perlu didukung agar lembaga bebas Narkoba,” kunci Muttaqien. (RHM)

Comment