by

Ganti Rugi Lahan RSUD, PDI-P Minta Pemprov Hati-Hati

Ambon, BKA- Pemerintah Provinsi Maluku diminta berhati-hati untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan RSUD dr Haulussy Ambon. Bila perlu ditangguhkan.

Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun. “Saya coba punya statemen tegas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku agar selalu berhati-hati, untuk membayar ganti rugi tanah RSUD dr Haulussy Ambon,” katanya, Kamis (21/2).

Dia mengatakan, Pemprov Maluku harus melakukan perhitungan secara hati-hati, karena ini menyangkut uang ,negara. Apalagi luas lahan yang harus dibayar ganti ruginya cukup fantastis.

“Jangan sampai, kemudian nilai ini kemudian dipersoalkan, dan kemudian menjadi problem tersendiri dikemudian hari. Sehingga secara tegas, kalau itu adalah hak orang, silakan dibayar. Tapi kalau ini masih ada persoalan, saya minta untuk hati-hati, sebab dalam penjelasan tadi ada perbedaan angka. Dan saya ikut perbedaan angka pertama. Sebab yang disampaikan Pemda berbeda dengan yang dipersentase saudara Buket Tisera (pemilik lahan). Jadi saya ingatkan untuk Pemda harus berhat-hati sekali dalam melihat persoalan ini. Apa lagi ditengah-tengah Covid-19, karena kita juga lagi melakukan kebijakan terhadap penanganan ekonomi nasional yang berimbas juga ke daerah,” tegas Benhur.

Namun pada intinya, katanya, sudah ada itikad baik dari pemerintah untuk membayarnya. Hal itu dibuktikan dengan penganggaran yang telah dilakukan untuk itu.

Tapi masalahnya, untuk mengatur skema pembayaran, harus perlu ditinjau kembali. Apalagi dalam penjelasan pemilik lahan, hanya bisa berbicara tanpa menujukan bukti kongkrit. Sehingga skemanya harus ditinjau kembali.

Sepanjang pemilik lahan tidak bisa menunjukkan bukti autentik kepemilikan lahan yang asli, katanya, tidak boleh dibayar. Dengan kata lain, PDI-P menolak untuk dilakukan pembayaran.

“Skema pembayaran perlu ditinjau kembali. Bayangkan orang lagi kesulitan dengan Covid-19, ini malah membahas soal pembayaran. Kan soal niat baik itu sudah ditunjukan oleh Pemda, tapi yang menjadi persoalan kehati-hatian Pemda dalam membayar. Bila perlu harus ditanggukan,” pungkasnya.(RHM)

Comment