by

Gantikan Wattimena, Halimun Jabat DPRD Maluku

Sekalipun Kuasa Hukum Wellem Zefah Wattimena (WZW) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Ambon untuk memohon penundaan Pergantian Antar Waktu (PAW), DPRD Provinsi Maluku tetap melantik Halimun Saulatu sebagai anggota DPRD PAW sisa periode 2019-2024, Rabu (21/7).

Pelantikan terhadap Halimun dilakukan dalam Rapat Paripurna PAW, di gedung DPRD Karpan Ambon, yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dan disaksikan secara virtual oleh Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku. Yang ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.

Halimun Saulatu dilantik berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M.Tito Karnavian, nomor : 161.81-1348 tahun 2021 tentang Peresmian dan Pengangkatan PAW Halimun Saulatu sebagai anggota DPRD Maluku sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Dan SK nomor : 161.81-1347 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan tidak terhormat Wellem Zefah Wattimena sebagai anggota DPRD Maluku, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah gunaan narkotika golongan I dan dijatuhi kurungan penjara 10 bulan, sesuai petikan Pengadilan Negeri Ambon Kelas 1A nomor 154/Pit.Sus/2021/PN. Ambon tertanggal 10 Mei 2021.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam arahan singkatnya mengatakan, pelantikan Halimun Saulatu sebagai anggota DPRD PAW sudah sesuai SK Mendagri, dan dimulainya masa tugas yang bersangkutan sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif DPRD Maluku.

Maka diharapkan dengan ditambahnya kompisisi anggota dewan Maluku, dapat memberikan motivasi peningkatan kinerja pada lembaga DPRD yang lebih baik.

Mantan Dankakor Brimob ini juga berpesan, sebagai politikus, Halimun Saulatu dapat segera membiasakan diri dengan tugas-tugas yang akan diembankan. Dengan membangun komunikasi secara kolaborasi dengan berbagai unsur pimpinan dan sesama anggota DPRD serta Pemerintah Provinsi Maluku, kabupaten/kota termasuk dengan elemen masyarakat.

Sama halnya juga dengan lembaga DPRD yang melekat tiga fungsi utama yakni, fungsi legislatif, budgeting (anggaran) dan pengawasan.

“Saya berharap fungsi-fungsi tersebut mendapat perhatian serius dan ditindak lanjuti secara optimal. Di masa pandemi Covid-19 yang sementara meningkat saat ini, kita semua dibatasi dalam melakukan berbagai aktifitas. Termasuk melaksanakan tugas-tugas sebagai eksekutif maupun legislatif,” tandas Murad.

Dirinya juga berharap, seluruh anggota DPRD tetap bersemangat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, walaupun dilakukan secara virtual dalam melakukan perlindungan diri agar terhindar dari penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, selain SK Mendagri juga telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, dalam menetapkan agenda paripurna.

“Pelantikan anggota DPRD PAW berdasarkan SK Mendagri, tapi ini berdasarkan keputusan Mendagri dan pengambilan sumpahnya memiliki dasar yang jelas. Sehingga saya harapkan pak Halimun secepatnya menyesuaikan diri dengan melakukan koordinasi dengan teman-teman di komisinya atau juga bisa mempelajari dengan baik Tatib DPRD Maluku. Dengan demikian tugas-tugas yang dilaksanakan pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan di DPRD,” pintanya.

Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19, lanjut Wattimury, tidak serta merta DPRD harus berhenti bekerja. Sehingga dengan kehadiran Halimun Saulatu, dapat menambah energi bagi anggota dewan lainnya dalam melaksanakan tugas.

“Karena selama ini rekan-rekan di fraksi Partai Demokrat kekurangan satu anggota. Maka dengan hadirnya pak Halimun dapat menambah semangat kerja di dewan,” harap Politisi PDIP ini. (RHM)

Comment