by

Gaspersz : Pencairan TPP Sesuai Kinerja

Ambon, BKA- Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lingkup Pemerintah Kota Ambon, diberikan sesuai kinerja. Sebab, selama setahun kemarin, banyak pegawai yang bekerja dari rumah rumah atau work from home (WFH) akibat pandemi Covid-19.
Dengan alasan itu, pegawai Pemkot hingga kini belum menerima TPP. Karena dianggap berimplikasi saat penyaluran.
“Tidak ada yang bisa mengukur secara spesifik kinerja pegawai selama 2020 melakukan work from home,” ungkap Kepala BKAD Kota Ambon, Apries Gaspersz, Senin (29/3).

Kata dia, yang dapat dibayarkan, hanya bagian pengamanan dampak sosial. “Sehingga dasar pemberian TPP pada 2020, sangat sulit diukur kinerja pelayanan dan absensi pegawai dan LKK sebagai dasar pembayaran TPP. Pembayaran TPP sesuai kinerja,” ujar Gaspersz.

Dia mengaku, TPP yang belum dicairkan itu hanya November. Sementara Januari hingga Oktober sudah terbayarkan. Bahkan Desember 2020 sudah dicairkan. “Yang belum terbayarkan hanya 1 bulan. Yaitu bulan november. TPP bulan Desember dibayarkan Januari 2021,” terangnya.

Dikatakan, pastinya Pemkot Ambon akan membayarkan semua hak pegawai, termasuk TPP. Pembayaran tersebut, akan dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran tahun 2021.

“Terkait dengan sisa 1 bulan TPP, tentunya akan dibayarkan melalui mekanisme penganggaran kembali tidak semata mata menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), lalu bisa dibayarkan tanpa mekanisme penganggaran kembali. Sisa TPP akan dibayarkan setelah dianggarkan kembali pada APBD 2021 yang dalam proses penganggaran kembali. Sambil jalan normal APBD 2021 sisa 2020 akan dibayarkan,” papar Gaspersz.

Dia berharap, seluruh pegawai yang belum menerima TPP November 2020 kemarin, bisa tetap bersabar. Dan menunggu hingga proses pencairan TPP yang belum dibayarkan.
“Saya harap mereka bersabar. Karena tetap kami cairkan mereka. Tunggu saja sampai proses berjalan. Masalah-masalah tersebut diatas bukan semata-mata karena kelalaian pengelolaan keuangan. Tetapi instrumen yg dipakai sebagai dasar pembayaran TPP juga harus dibenahi, antara lain absensi pegawai, dan LKK pegawai yg bukan domain keuangan,” pungkasnyaa. (IAN)

Comment