by

Gedung Putih Bukan Kewenangan Disperindag Maluku

Ambon, BKA- Pembongkaran Gedung Putih Mardika untuk direvitalisasi menjadi pasar modern berlantai 4, diakui bukan menjadi kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku.

Kepala Disperindag Maluku, Elvis Pattiselano menyebutkan, meski Gedung Putih milik aset Pemerintah Provinsi, tetapi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembongkaran adalah Balai Cipta Karya Maluku. Dan jika lelang tender proyek revitalisasi Gedung Putih dimaksud diselesaikan Balai Cipta Karya Maluku, maka akan dilanjutkan dengan pembongkaran gedung.

Dia menyebutkan, belum tahu siapa yang akan menang tender proyek revitalisasi gedung tiga lantai itu menjadi empat lantai. Sehingga untuk pembongkaran Gedung Putih tersebut, masih menunggu siapa pihak yang akan memenangkan tender itu.

“Kita belum tahu siapa yang nanti memenangkan tender itu. Jadi, kalau sudah ada pemenang tender proyek, baru bisa dilakukan pembongkaran,” beber Elvis, kepada wartawan, Minggu (22/11).
Bukan itu saja, Elvis juga menuturkan, untuk anggaran terhadap pembongkaran gedung tersebut, seluruhnya ada pada pihak Balai Cipta Karya. Sehingga, nantinya akan diatur bersama pihak kontraktor.
“Nanti mereka (Balai Cipta Kerja) yang atur dengan kontraktornya siapa, baru bisa dibongkar,” tandas dia.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku, sejak 2019 lalu telah melakukan penghapusan aset Gedung Putih untuk melengkapi segala jenis persyaratan administrasi, guna kelancaran revitalisasi pasar Mardika.
“Jadi kalau mau lakukan revitalisasi yang dibiayai oleh APBN, otomatis harus ada pembebasan aset. Pak Gubernur Maluku, Murad Ismail juga, sudah menandatangani surat pernyataan untuk pasar itu dibongkar sejak tahun lalu,” cetusnya.

Ditambahkan, Kementerian PUPR akan memberikan secara hibah Pasar Mardika yang kena dampak revitalisasi untuk dikelola bersama Pemerintah Kota Ambon, setelah selesai revitalisasi.
“Pemprov dan Pemkot Ambon akan melakukan MoU kerjasama untuk Pemkot yang mengelolah, tapi asetnya tetap milik Pemprov Maluku,” ujarnya.

Sekedar tahu, Gedung Putih yang belum juga dibongkar itu, menjadi alasan para pedagang yang lapaknya telah dibongkar untuk revitalisasi, menolak untuk direlokasi ke beberapa pasar yang telah disiapkan Pemerintah Kota Ambon. (BKA-1)

Comment