by

Geram, Warga Tawiri Blokade Jalan

beritakotaambon.com – Warga Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon kembali memblokade jalan menuju Bandara Internasional Pattimura Ambon, Rabu (24/11). Mereka geram dengan sikap Pangkalan Utama TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura Ambon yang mencabut pamflet rekomendasi DPRD terkait sengketa lahan.

Data yang diterima media ini, aksi pemblokiran jalan itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIT. Aksi tersebut buntut dari perebutan lahan antara warga Negeri Tawiri dan Laha, Kecamatan Teluk Ambon, bersama Lanud Pattimura Ambon.

Dimana warga Tawiri kesal dengan pihak Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura Ambon, yang sengaja mencabut pamflet rekomendasi DPRD, yang bertuliskan “TNI-AU dan warga tidak boleh ambil keputusan sepihak, sebelum hasil uji status lahan dengan luas 206 hektar selesai”.

Sehingga warga nekat memblokade jalan menggunakan kayu dan benda keras lainnya. Alhasil, sejumlah orang yang menuju Bandara Pattimura harus berjalan kaki. Dan tidak ada satupun kendaraan yang bisa melintas.

Namun, aksi ini tidak berjalan lama, setelah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Wakil Walikota, Syarif Hadler beserta Kapolresta Ambon, Kombes Leo Surya Nugraha Simanjuntak melakukan negosiasi dengan warga sekitar.

“Yang penting sekarang aktivitas lalu-lintas sudah kembali normal. Warga yang dari Laha maupun dari Ambon menuju Bandara di Laha sudah bisa lewat,” singkat Walikota, kepada wartawan di lokasi.

Setelah itu, warga Tawiri kembali diarahkan untuk bertemu dengan walikota untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sekitar pukul 15.20 WIT, pertemuan pun berlangsung di kantor walikota.

Ketua Saniri Desa Tawiri, Herman Matitahu mengatakan, pemblokiran jalan yang dilakukan warganya, sebagai bentuk penolakan terhadap pengakuan TNI AU atau Lanud Pattimura Ambon yang selama ini mengklaim dusun Waelawa dan Kampung Pisang, masuk dalam daerah milik Lanud Pattimura.

“Ini bentuk penolakan warga atas pernyataan Lanud Pattimura yang mengatakan ada sebagian tanah di Desa Tawiri milik mereka (TNI AU). Selain itu, warga geram atas beberapa tindakan intimidasi yang dilakukan TNI AU,” tutur Herman, dalam pertemuan itu.

Tindakan intimidasi yang dimaksud antara lain, pencabutan tanda rekomendasi DPRD Kota Ambon, pengambilan pajak pada sejumlah usaha warga, dan lain sebagainya. Sehingga pihak Saniri berharap, dengan pertemuan yang dilakukan bersama Pemerintah Kota Ambon, bisa segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tanah tersebut.

Sementara itu, Louhenapessy melanjutkan, akan segera memfasilitasi pertemuan semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Salah satunya, dengan mengadakan pertemuan dengan Danlanud Pattimura Ambon. Kemudian nantinya akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, yang paling mengetahui atas sengketa lahan tersebut. Kemudian baru melakukan pertemuan dengan semua pihak secara bersamaan.

“Hari ini (kemarin) saya mengadakan pertemuan untuk mendengar keluhan warga Tawiri. Saya akan mendengar pernyataan dari semua pihak lewat pertemuan. Setelah mendengar semua pernyataan baru kita ambil tindakan yang seharusnya,” terang Louhenapessy.

Politisi Golkar ini berharap, sampai dengan pertemuan bersama nantinya, warga bisa dengan bijak dan sabar menanti keputusan.

Kepada media ini, salah satu warga yang menolak namanya disebutkan, mengaku, bahwa pamflet yang dipasang itu setelah pihak desa Tawiri melakukan rapat mediasi dengan DPRD Provinsi Maluku. Yakni meminta agar pihak Lanud Pattimura maupun warga sekitar tetap menahan diri hingga proses hukum berjalan.

“Setelah kami rapat dengan DPRD Provinsi, sudah ada palang. Yang menjelaskan kedua pihak menahan diri. Karena hasil uji terkait dengan status lahan dan kepemilikan sebenarnya belum selesai,” sebutnya.

Menurutnya, sekitar 50 anggota TNI-AU, menggunakan senjata organik melepas pamflet tersebut. Akibatnya, warga Tawiri geram dan melakukan aksi pemblokiran jalan menuju Bandara. (IAN/BKA-1)

Comment