by

Giliran Gubernur Lapor Yusri Mahedar

Ambon, BKA- Gubernur Maluku, Murad Ismail, melayangkan laporan pidana terhadap Yusri A.K. Mahedar yang merupakan salah satu fungsionaris DPD Partai Golkar Maluku.

Laporan yang dimasukan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease ini dilakukan menyusul laporan serupa yang sebelumnya yang dilayangkan DPD PDI Perjuangan Maluku, terhadap Yusri A.K. Mahedar. Yakni terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kuasa hukum Gubernur Maluku, Ronald Salawane, mengungkapkan, laporan yang dilayangkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease tersebut diregistrasi dalam bukti lapor Nomor LP.-B/875/K/XI/2020/SPKT, Jumat 13 November 2020.

“Jadi pada prinsipnya, pak Gubernur ingin tuntut nama baik. Karena diduga namanya telah tercoreng melalui media sosial. Yang diduga dilakukan terlapor,” beber Salawane, Minggu (15/11).

Semoga laporan itu bisa secepatnya ditindaklanjuti oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease. “Kita berharap, pak Kapolresta, secepatnya usut kasus ini. Karena laporan yang kita sampaikan itu ada dua, secara kelembagaan DPD PDI Perjuangan Maluku dan Gubernur Murad Ismail selaku pribadi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Berita Kota Ambon, diduga menyebar berita hoaks atau bohong melalui media sosial, yang menyerang institusi Partai DPD PDI Perjuangan Maluku,Yusri A.K. Mahedar yang merupakan salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease.

Kuasa hukum DPD PDI Perjuangan, Dominggus Huliselan dan Ronald Salawane, mengungkapkan, laporan terkait pencemaran nama baik lewat media sosial tersebut, diregistrasi dalam nomor. LP/872/XI/2020/Maluku/Resta Ambon, Kamis 12 November 2020, dengan korban DPD PDI Perjuangan Maluku yang diwakili pelapor Junaiddy Marasabessy selaku Wakil Ketua PDI Perjuangan. Sedangkan terlapor Yusri A.K Mahedar selaku pengurus partai Golkar DPD Maluku.

“Kita lapor yang bersangkutan karena diduga menyebar berita bohong di media sosial, yakni, melalui media online. Kemudian dari sejumlah bukti yang kita kantongi, ternyata benar, kalau pernyataan dia (Yusri). Itu benar,” jelas Dominggus Huliselan, usai melapor di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kamis (12/11).

Menurutnya, sejumlah bukti audio yang dipegang pihaknya, yakni, terlapor pada saat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) DPP Golkar membahas target kemenangan 60 persen di Pilkada serentak 2020. Saat itu, Mahedar mengatakan kalau Pilkada serentak di 4 Kabupaten di Maluku ada rivalitas antara DPD Golkar dengan DPD PDI Perjuangan di Maluku. Dan terhadap Pilgub di Maluku tahun 2018 lalu, ada intimidasi Murad Ismail selaku Dankor Brimob kepada kepala-kepala daerah dan juga terhadap kepala-kepala desa, untuk memenangkan Murad dalam Pilgub tersebut. Dan hal tersebut akan berlaku lagi di Kabupaten SBT di tahun 2020 saat ini.

“Dari audio tersebut, saat ini kan pak Murad sebagai ketua DPD PDI Perjuangan, makanya jabatan itu melekat secara institusi. Makanya kita dipercayakan DPD PDI Perjuangan untuk melapor, dan secara pribadi pak Murad akan lapor lagi terkait pernyataan ini,” jelas Huliselan.

Dalam laporan tersebut, terlapor disangkakan dengan pasal 310 (1), pasal 27 (3) UU ITE, dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. “Ancaman hukuman terhadap terlapor empat tahun penjara,” pungkasnya.(SAD).

Comment