by

GMNI Desak Percepatan Pengesahan Ranperda Negeri

Ambon, BKA- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon mendatangi DPRD Provinsi Maluku, meminta agar lembaga legislatif tersebut mendesak DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Negeri, Senin (30/11), sekitar pukul 12.00 WIT.

Sampai sekarang, menurut puluhan mahasiswa itu, Pemkab SBB belum juga menetapkan Ranperda tentang Negeri Adat menjadi Perda. Padahal naskah akdemiknya telah selesai dibuat.

Untuk itu, GMNI Cabang Ambon meminta agar DPRD Provinsi Maluku, terutama asal Dapil SBB, dapat menjalankan fungsi kontrol dengan baik.

Apalagi saat ini, DPRD SBB telah lalai dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Sehingga DPRD Maluku dapat melakukan pemanggilan terhadap Bupati SBB maupun DPRD SBB.

“DPRD provinsi haru panggil bupati atau dalam hal ini pemda SBB secara kolektif untuk tanyakan sejauh mana proses pengesahan terkait dengan Ranperda yang sudah diidentifikasi oleh Prof Toni Pariela,” tegas Kordinator Lapangan (Korlap), Fidris Gaus Sea.

Penetapan Ranperda tentang negeri di Kabupaten SBB, kata Sea, sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pada Ranperda tersebut mengatur tentang Penetapan Negeri Adat, yakni, dari 92 negeri yang menyandang status desa dialihkan stausnya menjadi negeri adat. Kemudian dusun menjadi desa.

“Saya pikir, dengan hal ini dapat meningkatkan income daerah, demi perkembangan Kabupaten SBB nantinya,” tandas Sea.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang berasal dari Dapil SBB, Hatta Hehanussa, yang menerima para pendemo, mengatakan, Ranperda tentang Negeri Adat berdasarkan informasi yang diterimanya itu, naskah akademiknya sudah diterima di tahun 2019 dan sudah diserahkan kepada Pemkab SBB.

“Informasinya itu, sampai hari ini masih terus dilengkapi berbagi kekurangganya dan juga mungkin masih dibahas di kabupaten ataupun juga di DPR SBB. Untuk itu, sampai hari ini belum ada pengesahan dari DPRD setempat,” jelas Hehanussa.

Walaupun demikian, kata Hehanussa, apapun yang menjadi aspirasi dari GMNI, nantinya akan diterima untuk kemudian dikoordinasikan dengan Pemkab SBB.(RHM)

Comment