by

GMNI MBD Gelar Demo Damai

Ambon, BKA- Memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 oktober tahun 2020, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Maluku Barat Daya (MBD) menggelar demo damai di Mako Polres MBD dan kantor bupati, Selasa (27/10).

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan saat mengggelar demo di depan kantor bupati. diantanya, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD segera mengevaluasi kembali surat ijin usaha perdagangan (SIUP), serta merelokasi tempat hiburan malam yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama berlokasi dekat dengan kampus PSDKU.

Koordinator Lapangan, Samuel Unmehopa, menegaskan, Kabupaten MBD merupakan daerah yang menjunjung tinggi Honoli/Snyolilieta sebagai landasan adat budaya rakyat. Sehingga keberadaan tempat hiburan malam di ibukota kabupaten, dinilai tidak tepat karena dapat merusak moralitas generasi bangsa.

Tidak hanya itu, GMNI juga mendesak Pemkab MBD untuk meninjau kembali tarif angkutan umum, khususnya tarif untuk mahasiswa, agar segera diturunkan karena sangat memberatkan mahasiswa.

Sebagai Generasi bangsa, GMNI berharap Pemkab MBD tidak menutup mata terkait persoalan Blok Masela, yang diharapkan dapat menjadi tujuan masa depan pemuda di Kabupaten MBD.

Selain itu, kata Unmehopa, Kabupaten MBD sementara menghadapi Pilkada. Sehingga penting bagi pemkab untuk menjaga netralitas ASN.

Jangan sampai ASN di jajaran Pemkab MBD menyalahgunakan kewenangannya, demi kepentingan golongan maupun pribadi.

Menyikapi berbagai tuntutan tersebut, Pjs Bupati Kabupaten MBD, Melky Lohy, mengatakan, sebagai pimpinan daerah, dirinya siap bertanggungjawab atas berbagai persoalan yang saat ini meresahkan rakyat. Terkhususnya persoalan tempat hiburan malam yang berdekatan dengan wilayah kampus.

Begitu juga dengan tarif angkutan umum. Katanya, nanti bersama dinas teknis akan membahas solusi, agar dalam menetapkan tarif tidak memberatkan mahasiswa maupun pelajar yang ada Kota Tiakur.

Terkait persoalan netralitas ASN, Lohy mengatakan, telah menyampaikan kepada seluruh ASN untuk tida terlibat dalam politik praktis. Bahkan dirinya telah meminta Polres MBD serta Bawaslu untuk tetap melakukan pengawasan terhadap ASN.

“Jika kedapatan ASN terlibat politik praktis, maka harus ditindak tegas,” kata Lohy.

Dirinya berharap, semangat generasi muda yang tergabung dalam GMNI, harus tetap dipertahankan. “Dalam memperjuangkan hak rakyat, sebagai generasi penerus bangsa jangan pernah surut dalam melangkah. Perjuangan dan semangat juang ini, jangan hanya sampai disini,” ungkapnya.

Untuk menanggapi seluruh tuntutan yang disampaikan, Pjs Bupati MBD itu akan menggelar rapat yang juga melibatkan GMNI MBD.

Terkait tidak dilaksanakannya peringatan hari Sumpah Pemuda, katanya, nanti akan dilaksanakan secara virtual. Tidak dilaksanakan secara umum, mengingat bangsa Indonesia saat ini masih berada dalam bencana non alam, sehingga protokol kesehatan Covid-19 masih diterapkan.

Sebelumnya, demo yang sama digelar GMNI di Mako Polres MBD. Di depan Kapolres MBD, AKBP Budi Andhy Buono, GMNI mendesak agar Polres bertindak tegas dalam memberantas semua pelaku permainan judi.

Menyikapi hal tersebut, Kapolres MBD, AKBP Budi Andhy Buono, mengatakan, terkait pemberantasan judi, dirinya telah buktikan dengan menangkap dan memberantas semua jenis judi di kabupaten itu.

“Beberapa kasus judi sudah P21. Dan kalau ada prakter judi dalam bentuk apapun, sampaikan langsung ke saya. Saya akan tindak tegas,” katanya.

Selain itu, Polres MBD terus melakukan patroli cyber jelang Pilkada. Untuk itu, dia memastikan, Anggota Polres MBD akan netral dalam menghadapi pemilihan bupati dan wakil bupati nanti.

“Jika kedapatan ada anggota Polres MBD yang tidak netral atau mengarah ke salah satu calon, segera laporkan ke saya. Saya akan tindak tegas,” ungkapnya.

Kapolres juga menucapkan terima kasih kepada DPC GMNI MBD yang telah melaksanakan demo damai, serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 selama pelaksanaan demo damai itu. (BKA-3)

Comment