by

Golkar Ambon Rekomendasi RL Calon Gubernur

Ambon, BKA- Sebagian besar pemilik hak suara dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD II Golkar Kota Ambon, merekomendasikan Richard Louhenapessy (RL) sebagai calon Gubernur Maluku periode 2024-2029.

Masing-masing rekomendasi dibacakan dan diserahkan langsung kepada DPD I Golkar Maluku, sebagai hasil keputusan Musda IX DPD II Golkar Kota Ambon, di hotel Marina, Rabu (9/9). Selain calon gubernur, beberapa peserta Musda IX lain juga merekomendasikan Richard Louhenapessy sebagai calon wakil gubernur Maluku periode 2020-2024.

Para pemilik suara dalam Musda IX ini diantaranya, DPD II Golkar Kota Ambon, 5 Pengurus Kecamatan, AMPG dan KPPG Ambon, Kosgoro Ambon, Soksi dan beberapa peserta Musda lainnya.

Keputusan Musda IX ini, tentu berbeda dengan hasil Musda DPD I Golkar Maluku yang telah merekomendasikan Wakil Ketua DPP, Hamzah Sangadji sebagai calon gubernur Maluku periode 2024-2029, pada Maret 2020 lalu.

Namun Richard Louhenapessy yang juga Walikota Ambon ini, tidak menerima rekomendasi tersebut. Dirinya bahkan menolak rekomendasi tersebut dihadapan para peserta Musda IX, dan kemudian mengembalikan mandat Ketua DPD II Golkar Kota Ambon kepada DPD I Golkar Maluku. Untuk nantinya diserahkan kepada Ketua DPD II Golkar Kota Ambon periode 2020-2025 yang terpilih dalam Musda tersebut.

Dalam pidatonya, Louhenapessy mengapresiasi seluruh dukungan peserta Musda IX yang merekomendasikan dirinya sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur Maluku. Menurutnya, ada waktunya bagi seluruh pengurus DPD II Golkar Kota Ambon untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah.

“Hati-hati dukung mendukung, jangan sampai latah. Saudara berikan saya dukungan sebagai gubernur, nanti kita akan berhadapan dengan pak Hamzah Sangadji dan yang lain. Jadi saudara-saudara harus berhitung betul, kapan momentum itu kita pakai. Kalau kita sudah sepakat, ya itu harus,” tandas Louhenapessy.

Walikota Ambon dua periode ini menilai, untuk Pilkada Gubernur Maluku periode berikut masih terlalu jauh bagi Golkar untuk mengusung bakal calon. Dan jika memang ada bakal calon yang dijadikan dalam internal Golkar untuk diusung, maka harus dilakukan secara silent (diam) sehingga tidak diketahui lawan politik.

“Saya setuju soal dukung atau rekomendasi bakal calon, tapi bicara ini (calon gubernur) masih panjang. Kalau sampai kita dukung, maka harus bekerja secara silent. Ada pada waktunya kita keluar dengan calon. Tapi kalau sekarang itu yang DPD II yang kemarin gagal pasti akan berbalik. Jadi harus dihitung betul untuk situasi ini,” pesannya.

Ia menambahkan, jika ada kader Golkar yang rasa perlu diusung sebagai bakal calon, maka tidak perlu disampaikan dalam bentuk rekomendasi pada pelaksanaan Musda. Karena belum tentu, kader yang direkomendasi itu betul-betul mampu baik secara dukungan politik maupun dari sisi finansial.

“Kalau dukungan itu jangan dalam Musda. Supaya orang tidak tahu siapa yang akan maju. Tapi yang penting sekarang itu kita harus punya kader yang terbaik. Dan tidak usah kita deklarasi dalam sebuah keputusan yang mengikat. Karena ada waktunya kita keluarkan rekomendasi khusus,” pesan Politisi Golkar senior ini.

Menaggapi hal itu, Wakil Ketua DPD I GOlkar Maluku, Yusril AK Mahedar mengaku, apa yang direkomendasikan para pemilik hak suara merupakan hasil dari produk Musda IX DPD II Golkar Ambon. Dan DPD I Golkar Maluku juga tetap menerima rekomendasi Musda IX tanpa penolakan.

“Tadi itu produk Musda disampaikan pemilik hak suara. Tidak ada penolakan. Kalau terjadi perbedaan di Golkar itu biasa saja. Yang pasti Musda IX DPD Maluku telah rekomendasi pak Hamzah Sangadji sebagai calon gubernur dan Musda IX Golkar Ambon merekomendasikan pak Richard Louhenapessy sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur,” tandasnya.

Dijelaskan, hal ini tidak bertentangan dengan aturan internal Golkar. Karena rekomendasi yang diputuskan merupakan aspirasi yang disampaikan dalam Musda IX. Sehingga DPD I Golkar Maluku tentu menerima apa yang menjadi keputusan Musda IX DPD II Golkar Ambon.

“Musda itu direkomendasi tingkat II, kita menerima. Soal benturan itu ada keputusan di DPP. Kan ada mekanisme pencalonan gubernur dan wakil gubernur kedepan. Mekanisme itu wajib ditempuh semua orang yang berkepentingan di Golkar untuk maju sebagai bakal calon. Dan kita menghargai proses yang dilahirkan dalam Musda ini,” tutup Mahedar. (UPE)

Comment