by

Gubernur Buka Rapat Gabungan Forkopimda se-Maluku

Ambon, BKA- Gubernur Maluku, Murad Ismail, membuka resmi rapat gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan kabupaten/kota se Maluku tahun 2020, di lantai 7 kantor gubernur Maluku, Senin (3/11).

Pembukaan rapat tersebut ditandai dengan pemulukan tifa, dan didampingi Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Kajati Maluku Rorogo Zega, Wakapolda Maluku Jan Leonard de Fretes, Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema dan Danlantamal IX Eko Jokowiyono.

Rapat dimaksud, membahas persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020 di empat kabupaten. Yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Buru Selatan (Bursel), Maluku Barat Daya (MBD) dan Seram bagian Timur (SBT).

Gubernur dalam kesempatan itu turut mengapresiasi kesediaan para peserta yang menghadiri rapat gabungan Forkompinda. Dia berharap, melalui forum ini dapat terjalin sinkronisasi dan koordinasi bukan hanya untuk saling memahami. Tetapi yang penting adalah, semuanya dapat diimplementasi demi kesejahteraan masyarakat.

“Oleh sebab itu, kita lebih giat lagi meningkatkan kinerja kita, serta terus lakukan pemantauan di masyarakat,” pesannya.

Dikatanakn, Pemda Maluku memandang perlu melaksanakan rapat tersebut dalam rangka menyamakan persepsi dan sikap segenap jajaran terkait. Guna memaksimalkan semua potensi secara optimal, cermat dan efisien untuk menyukseskan semua agenda nasional maupun daerah.

“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban bagi daerah yang melaksanakan Pilkada, maka saudara bupati dan para pelaksana tugas bupati, wajib memberikan bantuan dan fasilitas yang terukur terhadap suksesnya penyelenggaraan pilkada. Sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Mantan Dankakor Brimob ini juga berharap, TNI/Polri dapat membantu mewujudkan sinergitas terhadap berbagai kerawanan di seluruh wilayah Maluku. Terutama pada empat kabupaten penyelenggara pemilihan kepala dan wakil daerah.

“Saya ingatkan, bahwa masalah menonjol yang perlu segera diantisipasi dan mendapat perhatian kita bersama, adalah salah satunya faktor politik dan hukum yang bisa saja timbul. Misalnya mengenai data daftar pemilih tetap, laporan masyarakat dan dorongan pihak yang tidak puas dengan hasil proses pilkada,” paparnya.

Sementara itu, Wakapolda Maluku Jan Leonard de Fretes, yang hadir mewakili Kapolda Maluku Baharuddin Djafar, mengaku telah mengingatkan beberapa kali perihal netralitas kepada anggota polisi di empat kabupaten pelaksana pemilu. Informasi yang didapat perihal pemilu akan ditindaklanjuti pihaknya untuk mengingatkan anggotanya. “Supaya netral dalam proses pilkada ini,” kata Wakapolda.

Kasdam XVI/Pattimura, Gabriel Lema menambahkan, netralitas menjadi kunci utama. Pelaksanaan tugas pihaknya bersama Polri, ASN dan pihak terkait lainnya mengenai arahan gubernur, betul-betul menjadi kekuatan bagi TNI dalam melaksanakan tugas. “Intinya netral,” kata Kasdam. (UPE)

Comment