by

Gubernur Diminta Isi Kekosongan Jabatan Struktural

AMBON-BKA, Gubernur Maluku, Murad Ismail diminta segera mengisi kekosongan jabatan struktural lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, agar aktivitas dan efektivitas pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.

Permintaan sekaligus desakan ini, disampaikan Fraksi Demokrat DPRD Maluku dalam penyampaian kata akhir dalam paripurna pelaksanaan APBD untuk ditetapkan sebagai perda, di gedung DPRD, Karpan Ambon, Jumat (6/8).

Anggota Fraksi Demokrat, Halimun Saulatu, yang dihubungi media ini, Sabtu (7/8) mengaku, kata akhir fraksi yang disampaikan itu agar gubernur Maluku bisa menindaklanjuti, dengan mengisi segala kekosongan jabatan yang ada.

“Harusnya kekosongan jabatan struktural yang masih kosong harus segera diisi, sehingga efektivitas kinerja Pemda Maluku dapat lebih maksimal,”tutur Saulatu.

Diakuinya, dalam kata akhir fraksi juga disebutkan, agar Pemprov Maluku dapat memperbaiki jalan-jalan provinsi di beberapa gugus. Serta dapat menurunkan belanja daerah akibat Covid 19, yang berdampak terhadap rendahnya kreativitas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program dan kegiatan.

Menurutnya, dalam pengelolaan dan program kegiatan APBD 2020, Pemprov Maluku dari sisi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat kurang. Sehingga diharapkan ada sinergitas yang terukur dan sistimatis dari sisi indikator pencapaian. Yakni antara Bapeda dan OPD teknis. Agar tidak ada lagi ego sektoral dan tidak relevansinya program terhadap permasalahan strategis daerah.

Sementara menyangkut dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 700 miliar, dalam sistim pengelolaan diharapkan tidak lagi terjadi miskomunikasi antara Pemprov dan DPRD Maluku.

“Pemda sudah harus menyiapkan kerangka kegiatan yang produktif sebagai kontributor PAD, setara dengan besaran nilai kewajiban hutang daerah selama tujuh tahun jangka waktu pinjaman PT SMI,” terangnya.

Untuk sektor pendidikan, lanjut dia, kualitas pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan luar biasa di 11 Kabupaten dan Kota, dimana cabang dinas yang mempunyai peran sangat penting dengan para pengawas, perlu ada perhatian untuk difasilitasi kantor dinas cabang dan sarana prasarananya.

”Perlu ada pengadaan kendaraan dinas untuk meningkatkan kinerja dan mobilitas, juga dana sering untuk pengawasan di sekolah-sekolah. Itu penting untuk lebih diperhatikan,” harapnya. (RHM)

Comment