by

Gubernur Diminta Soroti Kelangkaan BBM di Leihitu

Ambon, BKA- DPP Hena Hetu Maluku meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk menyoroti kelangkaan BBM di Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengahyang terjadi sejak adanya pandemi Covid-19.

Bukan hanya gubernur, mereka juga meminta agar DPRD Provinsi Maluku untuk segera memanggil Pertamina Cabang Ambon, untuk mempertanyakan kelangkaan BBM yang terjadi di kedua kecamatan itu.


“Kelangkaan BBM untuk Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat atau wilayah Jazirah Leihitu, sudah terjadi cukup lama. Bahwa kelangkaan ini sengaja dibiarkan oleh pihak Pertamina. Sehingga masyarakat di Jazirah ini dipaksanakan untuk membeli BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Sementara yang dibutuhkan adalah premium dan solar, karena sebagian besar masyarakat adalah nelayan,” ungkap Juru Bicara DPP Hena Hetu Maluku, Rauf Pellu, saat menghubungi koran ini, Selasa (17/11).

Menurut dia, Pertamina sebagai perusahaan pelat merah, merupakan penugasan negara untuk melayani masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Pertamina ini penugasan negara, dan ketika terjadi kelangkaan minyak yang terjadi dalam kondisi pandemi Covid-19, maka harus ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk melihat persoalan ini. Jangan warga dibuat sengsara dengan kelangkaan BBM di tengah pandemi Covid,” kesalnya.

Rauf mengaku, kelangkaan BBM yang terjadi sudah cukup lama pasca wabah Covid-19 melanda Maluku. Dan hingga saat ini kelangkaan BBM masih terjadi, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh premium dan solar yang mendapat jatah subsidi dari pemerintah pusat.

“Kelangkaan BBM ini sudah cukup lama terjadi untuk Maluku, seperti di Maluku tengah, terkhusus untuk kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu. Dan masyarakat tidak bisa dipaksanakan untuk membeli Petralite atau Pertamax, sementara ada subsidi pemerintah lewat premium dan solar. Maka itu, harus ada perhatian serius dari pak Gubernur dan juga DPRD provinsi. Dan kelangkaan ini membuat harga eceran BBM sangat mahal,” bebernya.

Dikatakan, dengan kelangkaan BBM ini banyak indikasi ilegal oil yang terjadi di daerah Jazirah Leihitu hingga ke pulau Seram. Dan hal ini menurut dia, harus disikapi serius oleh Pemerintah Daerah.

“Masyarakat butuh premium dan solar. Kalau subsidi ini dibatasi Pertamina, maka masyarakat mati segan mati pun tak mau. Apalagi ini berpengaruh sekali terhadap harga eceran. Dan akibat kelangkaan ini, kita menduga ada ilegal oil yang terjadi. Dan ini harus disikapi serius oleh pemerintah provinsi,” sebutnya.

Rauf menilai, pihak Pertamina tidak mengindahkan aturan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut. Sehingga perlu ada perhatian serius juga dari DPRD Maluku selaku mitra, untuk memanggil pihak Pertamina. Sebab, sudah cukup lama masyarakat di tiga kecamatan tersebut dipersulit dengan kelangkaan BBM selama pandemi Covid-19.

Dan hal tersebut, lanjut Rauf, sama dengan masa kepemimpinan Kepala Pertamina terdahulu. Sehingga DPRD harus segera memanggil Kepala Pertamina yang baru untuk diminta penjelasan terkait kelangkaan BBM yang terjadi selama pandemi Covid-19.

“Kalau Peraturan Presiden tidak diindahkan, bagaimana dengan Peraturan Menteri dan aturan-aturan lainnya. Untuk itu, selain perhatian serius dari gubernur, maka DPRD juga harus memanggil kepala Pertamina yang baru. Sehingga ada kejelasan terkait kelangkaan BBM yang terjadi di kabuapaten-kabupaten lainnya, termasuk Maluku Tengah di Jazirah Leihitu,” tutupnya. (UPE)

Comment