by

Gubernur Diminta Tagih Janji Presiden Terkait RDTR PKSN

Ambon, BKA- Janji Presiden Indonesia, Joko Widodo, untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sejak 2019 lalu, sampai sekarang belum terealisasi.

Untuk itu, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten MBD, Yesri Lolopaly, meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk segera menagih janji presiden tersebut.

Menurut Yesri, rancangan Perpres tentang RDTR Pusat Kegiatan Strategis Nasional di MBD itu, sangat diharapkan untuk segera ditetapkan. Sehingga gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, jangan hanya tinggal diam saja.

“Pak gubernur ini kan perwakilan Pempus. Mestinya beliau jangan hanya diam melihat persoalan itu. Sebab warga MBD sangat mengharapkan pengesahan Perpres tersebut, untuk bisa secepatnya diterapkan,” ujarnya.

Jika Perpres itu disahkan dan diterapkan, otomatis sektor ekonomi MBD sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara luar, bisa semakin melesat ke arah yang lebih baik.

“Untuk mendukung Rancangan Perpres ini, pihak MBD sudah mengibahkan lahan, agar bisa dibangun satu kota sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Tapi semua ini sia-sia, kalau Perpres belum disahkan dan masih berstatus rancangan,” paparnya.

Mestinya, lanjutnya, Gubernur Maluku bisa bergerak cepat dalam menyikapi persoalan ini, dengan cara melakukan koordinasi ke Badan Pengelolaan Perbatasan Nasional.

“Kami sangat yakin, jika gubernur bergerak cepat, otomatis ini dapat ditindaklanjuti, mengingat Pak Murad ini kan sangat terkenal dengan jaringan-jaringan yang dia miliki di pusat,” tutup Yesri.(GEM)

Comment