by

Gubernur Murad Ismail Dan Pemuda Saatnya Untuk Berubah

Refleksi; Dua Tahun Kepemimpinannya
Oleh: Kaimudin Laitupa

Tidak terasa pemerintahan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno sudah memasuki usia dua tahun kepemimpinannya.Paska dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara,Jakarta,Rabu 24 April 2019.

Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno diawal kerja pemerintahannya,Maluku telah dilanda dua bencana besar diantaranya:pertama Gempa bumi berkekuatan 6,8 SR yang terjadi di pulau Ambon dan seram pada tanggal 26 September 2019.Kedua Pandemi Covid-19 yang belum berakhir sampai hari ini.Oleh karena itu,ini menjadi ujian terberat diawal pemerintahannya,maka kita perlu memikirkan modul yang tepat untuk menjembatani jurang ketidakadilan ekonomi dan sosial yang semakin terbuka lebar di Maluku.Langkah Gubernur Murad Ismail untuk meminjam uang melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar 700 Miliar dengan tujuan difungsikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan kususnya Maluku akibat dampak pandemi covid-19 adalah suatu modul yang tepat.Sebab disetiap bencana Alam sangat berdampak besar dan mempengaruhi rencana kerja maupun anggaran pembangunan.Dampaknya pencapaian target perencanaan pembangunan meleset dan penganggaran difokuskan pada pemulihan kesehatan dan ekonomi.Olehnya itu Gubernur Murad Ismail pada forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Maluku tahun 2022,di Ambon,(baca data iNews.id 17/2/2021) bahwa provinsi Maluku melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 122 Milyar dari APBD tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 3,3 triliun.

Penyesusunan RKPD tahun 2022 sekaligus merupakan tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Maluku tahun 2019-2024 dapat dilakukan optimal.Tujuanya agar berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di tengah situasi pandemi covid-19 yang terus berlangsung.

Penyusunan RKPD tahun 2022 diharapkan difokuskan pada kondisi faktual yang sedang di hadapi,diantaranya upaya pemulihan kesehatan dan sosial ekonomi akibat dampak pandemi covid-19 dengan tetap mengutamakan prioritas sesuai arah RPJMD Maluku.

Untuk di ketahui pelaksanaan musrembang RPJMD provinsi Maluku tahun 2019-2024 sebagai nilai strategis dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah.Menurut Gubernur Murad Ismail RPJMD sebagai penunjuk arah pembagunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan (baca visi dan misinya).Harus di implementasikan dalam mewujudkan pencapaian target pembangunan daerah Maluku,seperti keberadaan proyek strategi di bidang energi di Maluku seperti Blok Masela,Blok non Bula dan 500 MW Maluku ini juga mendorong diluncurkan program pengembangan tenaga kerja daerah Maluku (Maluku TKND Developmen Program).Selain itu juga Maluku punya bidang perikanan (Lumbung Ikan Nasional),dan bidang pariwisata (Banda Neira).Blok Masela dan Lumbung Ikan Nasional adalah program unggulan yang harus cepat direalisasikan,dengan tujuan untuk menjawab kemiskinan dan ketertinggalan di Maluku.

Maluku memang sangat kaya akan historis dan Sumber daya Alam,namun semua kekayaan itu hanyala fiktif belaka.Kenyataan adalah;Maluku sampai hari ini merupakan daerah termiskin keempat dari 34 provinsi di Indonesia.Kedua, tingginya angka pengangguran,ketiga belum baiknya pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatanYang keempat tidak adanya investor yang masuk ke Maluku secara terbuka.Adapun data terbaru yang dikeluarkan oleh Kementrian dalam negeri mengeluarkan 62 data daerah yang memiliki indeks inovasi rendah,Provinsi Maluku masuk dalam lima besar daerah dengan indeks inovasi rendah (baca: data litbang Kemendagri 17 Juni 2021).
Pertanyaannya ;Apa penyebabnya sampai hari ini Maluku tetap miskin,dan tertinggal.Apakah kesalahannya ada pada pemimpin daerah,atau kerja-kerja birokrasi kurang efektif dan profesional,dan ataukah kita orang Maluku masih ego kelompok agama atau kedaerahan,ataukah kemiskinan dan ketertinggalan sudah menjadi dosa turunan di Maluku.Semua pertanyaan itu menjadi refleksi kritis untuk kita semua,artinya Maluku maju dan bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia sangat membutuhkan jiwa pemimpin daerah yang merangkul perbedaan,dan juga pemimpin daerah harus membuka diri untuk berkalaborasi dan bersinergi bersama semua elemen pemuda agar bisa maju rebut kemajuan dan kesejahteraan di negeri Siwalima ini.

Olehnya itu,untuk mengawali tulisan diatas,yakni “Gubernur Murad Ismail dan Pemuda saatnya untuk berubah”,pertama-tama penulis menguraikan kepeloporan kaum muda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia,seperti biasa ungkapan Ben Anderson bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah kaum muda,benang merah dari penjelasan Ben Anderson bahwa cukup jelas peran serta kaum muda dalam memproklamirkan kemerdekaan republik Indonesia.Sederetan fakta sejarah telah menegaskan dengan sangat terang-benderang kepeloporan kaum muda.

Kebangkitan nasional 20 Mei 1908,yang ditandai dengan berdirinya organisasi kepemudaan Budi Otomo,Sumpa Pemuda 28 Oktober 1928,hingga Indonesia merdeka 17 Agustus 1945,adalah momentum-momentum sejarah yang menempatkan kaum muda sebagai aktor utamanya.

Oleh karena itu,betul kata Soekarno:”Berilah aku sepuluh pemuda maka akan kuguncangkan dunia”. Pemuda dilukiskan sebagai sosok yang unggul,bergairah, bergelagak,dan bergelora secara fisik,psikis, intelektual,serta berani dalam bersikap.Sekilas cerita diatas menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan tanpa kaum muda.

Saatnya untuk berubah,Provinsi yang membidani kelahiran Negara Kesatuan republik Indonesia, nyaris hanya itu kebanggaan lokal yang dimiliki oleh Provinsi bumi Siwalima ini.Selebihnya adalah kehidupan lokal yang nyaris tanpa geliat,senyap,dan tidak bergairah.Aktivitas perekonomian melulu itu-itu saja.Intansi teknis dan strategis pemerintah tidak menampakkan kinerja yang mampu menggenjot dan menggerakkan sumber daya lokal.Kesibukan hanya terlihat pada kantor yang memiliki unit-unit proyek.Miskinnya regulasi perda maupun kebijakan-kebijakan lokal yang pro perubahan sosial (social enginering) dan pemberdayaan masyarakat (social empowering) adalah indikasi lemahnya kreatifitas pemerintah (baca DPRD dan kepala daerah).Padahal yang sama,diskursus ide belum menjadi alat efektif untuk mempengaruhi dan membingkai dinamika kekuasaan.Lebih-lebih dengan terpolarisasinya kekuatan-kekuatan kepemudaan dan kelas menengah dalam tarikkan kepentingan pragmatis kekuasaan.Tawar-menawar kepentingan berakhir diujung “siapa dapat apa”.

Kekayaan historis dan kekayaan alam Maluku seharusnya melahirkan prototipe lokal yang dapat di jadikan ikon atau label daerah yang siap berkompetisi di dunia global sana.Belum di rasakan lending sektor yang mampu menarik perhatian kita semua untuk masuk dan terlibat dalam pergulatan seluruh dimensi kehidupan lokal.Yang terjadi kita menjadi Provinsi sunyi ditengah kerumunan kompetisi global dan kemilau demokrasi lokal.

Pembiaran atas realitas di atas suda pasti,cepat atau lambat,akan menyeret tatanan daerah tidak lebih dari situs tua kekuasaan.Stagnan dan tertinggal.Realitas inilah yang harus dibongkar habis-habisan sampai ke akar-akarnya.Pintu masuk untuk membongkar itu salah satunya dengan meletakkan pondasi kepemimpinan Maluku yang tidak saja legitimatif tetapi juga membela rakyat.Legitimasi adalah soal pemenuhan prosedur politik sebagai mana yang di isyaratkan oleh undang-undang pemerintahan daerah.

Kita atau pemuda membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan sumber daya lokal yang selama ini masih statis terdiam menjadi unggul kompetitif dan bergairah. Pemimpin dengan daya kepemimpinan (governability) yang kuat untuk menata dan mendisiplinkan institusi maupun pelaku birokrasi agar kuat bekerja keras, kreatif, inovatif,dan profesional.Pemimpin yang secara prima untuk memastikan nilai-nilai meritokratis (meryt system) bukan sekedar slogan dan basa-basi pidato tetapi benar-benar hadir dan mengalir dalam pikiran,tubuh dan aktivitas birokrasi-pemerintahan.

Tidak kalah penting dari itu,kita juga membutuhkan pemimpin yang mampu memanfaatkan kesempatan kepemimpinannya sebagai momen konsolidasi kekuatan-kekuatan pengatahuan di daerah seribu pulau ini untuk ikut terlibat memikirkan dan meresolusikan berbagai program dan agenda memajukan martabat dan harkat diri daerah.Pengalaman historis telah banyak menerangkan bahwa pemimpin dengan leadership yang kuat dan teguh melayani serta memberdayakan rakyat mampu menjadi kekuatan yang hebat dalam membangkitkan kehidupan alam dan masyarakat yang dipimpinnya dari tidur panjang keterpurukan.

Dengan demikian untuk mencapai produktifitas dalam kepemimpinan Gubernur Murad Ismail maka diperlukan suatu komitmen bersama oleh pemuda,agar bersinergi dan berkordinasi guna mendukung percepatan pembangunan daerah.Gubernur Murad Ismail dalam nawacita besar untuk kemaslahatan Maluku bisa dilihat dari gagasan visi dan misi dilembaran daerah.
Olehnya itu untuk mencapai visi dan misi Gubernur Murad Ismail tidak sepenuhnya berharap pada kerja-kerja birokrasi tapi membutuhkan peran serta Pemuda.

Febrian (2009) mengatakan bahwa pemuda memiliki beberapa peran yaitu:1.peran pemuda sebagai sosial agen of change dimana pemuda berperan dalam konteks perubahan sosial, ekonomi,politik dan hukum.2.Peran pemuda sebagai inspirator.3.Pemuda sebagai tonggak pembangunan masa depan bangsa.Berdasarkan pandangan diatas terlihat bahwa pemuda adalah subjek sekaligus aktor pembangunan.Maka untuk mencapai kualitas pembangunan dan kemajuan Maluku kedepan seharusnya Gubernur Maluku bersinergi dan berkalaborasi bersama pemuda.

Akhirukalam dalam dua tahun kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dari paska dilantik sampai hari ini,tidak lepas dari kritik publik,diantaranya;Pengadaan mobil dinas yang diduga ada ada unsur korupsi,video singkat Gubernur Murad Ismail mara dan bentak protokoler istana,

Gubernur Murad Ismail anti kritik,Pemindahan Ibu Kota Provinsi ke seram Makariki,dan uang pinjaman 700 milyar dari sarana multi infrastruktur (SMI),semua kritik itu adalah unsur ketidak-sukaan (lawan politik) untuk melemahkan kinerja Gubernur Murad Ismail terhadap kemajuan Maluku kedepan,dan memang tidak dipungkiri bahwa disetiap kekuasaan pasti ada kritik yang dilontarkan,artinya hidup di alam demokrasi semua kritik itu wajib tapi beradab dan kritik adalah teguran untuk memperbaiki yang salah menjadi benar.

Tapi dari semua kritik itu Gubernur Murad Ismail menjawabnya dengan pencapaian prestasi dalam kerja pemerintahannya.Seperti,kritik terkait pengadaan mobil dinas yang konon katanya diduga ada unsur korupsi,tapi alhasilnya Pemerintah Provinsi Maluku berturut-turut dua kali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku.Melalui berkat kerja-kerja birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.Kesimpulannnya bahwa semua kritik terkait pengadaan mobil dinas telah terjawab dengan pencapaian prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku.

Harapan Gubernur Murad Ismail bahwa prestasi itu harus dipertahankan agar kedepan bisa lebih baik dalam kerja pengelolaan keungan daerah untuk kemaslahatan warga masyarakat Maluku.
Dengan demikian kita patut bersyukur dan bangga punya seorang Gubernur Maluku yang mempunyai jiwa dan sifat kemalukuan yang kental,yakni Bapak Murad Ismail.Mengingat dalam dua tahun kepemimpinan Gubernur Murad Ismail cukup banyak kunjungan Beberapa Mentri ke Maluku ini menandakan kualitas lobbi dan tingkat komunikasi politik pusat yang di miliki oleh Gubernur Murad Ismail lebih dari cukup.Olehnya itu kita semua memanfaatkan jaringan atau akses relasi pusat yang dimiliki oleh Gubernur Murad Ismail ini sebagai pintu masuk untuk kita menawarkan berbagai program terhadap pemerintah pusat demi kemajuan Maluku.

Saatnya untuk berubah,kita tidak perlu membuang energi kepada hal-hal yang tidak pasti.Kritik wajar-wajar saja,tapi kritik yang konstruktif agar kualitas kritik itu diterimah oleh pemerintah.Maluku hari ini sangat membutuhkan semua peran elemen dalam hal ini,pemangku kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur,birokrat,politisi, swasta dan pemuda agar bergandeng tangan,rapatkan barisan,gerak langkah maju rebut kesejahteraan di bumi Siwalima ini. (**)

Comment