by

Guru Honor SD Inpres 36 Rumah Tiga Keluhkan Gaji

Ambon, BKA- Sejumlah guru honorer di SD Inpres 36 Rumah Tiga mengeluhkan pembayaran gaji yang tidak sesuai, yang dilakukan Kepala Sekolah (Kepsek), A. Matekohy.

Salah satu guru honorer di SD tersebut mengungkapkan, awalnya gaji yang diterima per bulan sebesar Rp 500 ribu. Tapi tiba-tiba diturunkan beberapa bulan terakhir ini menjadi Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu.

Penurunan gaji tersebut, katanya, dilakukan tanpa ada penjelasan dari pimpinan sekolah. Sehingga dia kecewa dengan kebijakan tersebut.

Memang saat ini, katanya, Kota Ambon tengah dihadapkan dengan masalah pandemi Covid-19. Namun proses belajar mengajar tetap berlangsung.


“Kasihan, gaji hanya seberapa. Kalau gaji dipotong tanpa penjelasan, kita mau jadi apa? Apalagi ditengah kondisi saat ini. Sebenarnya bagi kami, tidak ada soal, kalau disampaikan baik-baik. Jangan berpikir kita hanya honor, lalu dipermainkan seenaknya. Kalau mau dibilang, tugas dan tanggungjawab kita lakukan dengan baik hingga saat ini. Jujur kami sangat kecewa dengan apa yang dilakukan itu. Padahal sesuai kebijakan pemerintah kan, sekolah diberikan kewengan pergunakan dana BOS untuk beli pulsa, fasilitas kesehatan, juga gaji guru honorer. Tapi nyatanya, hasilnya begini. Pulsa untuk siswa dan guru tidak diberikan, gaji tidak bayar dengan baik, lalu dana BOS digunakan untuk apa saja. Ini uang negara yang harus dipergunakan untuk kepentingan pendidikan,” tandas guru honorer yang tidak mau disebutkan namanya.

Kepala SD Inpres 36 Rumah Tiga, A. Matekohy, saat dikonfirmasi, membantah adanya persoalan tersebut.

Menurutnya, di SD tersebut terdapat empat pegawai honorer, yakni, penjaga sekolah dan operator sekolah, serta dua guru.

Terkait gaji, menurutnya, berbeda-beda. Untuk pegawai yang terdaftar di Dapodik sekolah, gajinya Rp 500 ribu. Sedangkan yang belum terdaftar Rp 350 ribu.

“Kita punya guru honor itu dua. satu berstatus K2 dan satunya sarjana S1. Dan sayar bayar gaji. Ada juga dua pegawai honor yang lain, yang baru masuk. Sehingga belum terdaftar di Dapodik. Makanya dibayar Rp 350 ribu. Karena mereka juga tidak kerja full. Ketika dibutuhkan, baru tenaga mereka dipakai. Misalnya operator sekolah. Kan tidak mungkin bayaran gaji sama. Dan gaji mereka dibayar oleh bendahara setip bulan dan tidak turun seperti yang dilaporkan. Kenapa tidak tanyakan langsung ke saya, tapi ke media seperti ini. Nanti saya akan cek, siapa yang melaporkan soal ini agar bisa diselesaikan baik-baik,” tandas Matekohy. (LAM)

Comment