by

Gus Ami Janji Perjuangkan UU Kepulauan

beritakotaambon.com – Ketua DPP Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, berjanji akan turut memperjuangkan Undang-Undang Kepulauan.

Janji tersebut disampaikan Gus Ami sapaan akrab Muhaimin Iskandar, pada Roadshow Politik Kesejahteraan yang dilaksanakan secara virtual oleh DPW PKB Provinsi Maluku, di Swiss-Belhotel, Rabu (25/8).

“Saya berjanji akan menyuarakan ini DPR RI dan Pempus, untuk bisa mempercepat Undang-Undang Kepuluan, maskipun nantinya dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres),” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Untuk itu, dia mengajak semua komponen tokoh agama, akademisi, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya, untuk menyusun langkah-langkah strategi yang bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Menurutnya, politik kesejahteraan menjadi salah satu isu yang dilatarbelakangi berbagai keadaan, salah satunya usia reformasi Indonesia lebih dari 25 tahun.

“Itu artinya, harus ada upaya untuk terus berbenah demi menyempurnakan berbagai kekurangan dari strategi pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini,” ujarnya.

Dikatakan, meskipun saat ini banyak terjadi kemajuan politik, sehingga berdampak pada perubahan anggaran selama 25 tahun, bahkan berdampak pada cara kerja pemerintah. Namun semua itu tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh kekuatan. Karena pemerintah memiliki keterbatasan.

Baca juga: DPRD Kembali Minta PUPR Blacklist PT SMPS

karena itu, katanya, lewat Roadshow Politik Kesejahteraan tersebut dia ingin mendengar secara langsung berbagai masukan dari masyarakat Maluku, terkait persoalan yang dialami, untuk nantinya disampaikan di DPR RI dan Pemerintah Pusat (Pempus).

Pada kesempatan itu, Pendeta Rudi Rahabeat yang mewakili Sinode GPM Maluku, menyampaikan, bicara kesejahteraan rakyat berarti membicarakan pembangunan yang sejahtera. Apapun agamanya, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu maupun denominasi lainnya, tentu mengajarkan bagaimana upaya mensejahterakan masyarakat.

“Tapi saya ingin sampaikan, bagaimana pergumulan di gereja-gereja di Maluku dengan konteks masyarakat kepulauan membutuhkan kebijakan negara yang berpihak pada konteks masyarakat di pulau-pulau itu sendiri,” beber Pendeta Rahabeat.

Karena itu, lanjutnya, gerakan atau upaya-upaya politik yang dilakukan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, perlu menjembatani disparitas sosial di pulau-pulau. Salah satunya adalah regulasi negara dalam bentuk undang-undang, antara lain UU Daerah Kepulauan.

“Ini saya sampaikan suara hati dari masyarakat di pulau-pulau, agar bagaimana negara melalui Gus Muhaimin dan juga pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang ada di pulau-pulau,” ucapnya.

Baca juga:
Ve’e Kes Yang Antar Malra Raih TPID Terbaik

Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Maluku, Mumin Refra, yang meminta dorongan Pempus untuk mengesahkan UU Daerah Kepulauan.

Menurutnya, dengan adanya regulasi daerah kepulauan menjadi salah satu cara untuk membawa Maluku keluar dari kemiskinan.

“Saya kira ini cara untuk mengatasi kemiskinan menyeluruh di 11 kabupaten kota di Maluku,” pungkas Refra.(RHM)

Comment