by

Hadirnya Personel Brimob di Tambang Nikel Dipertanyakan

Ambon, BKA- Ferry Ch.Latupeirissa selaku kuasa hukum masyarakat adat petuanan ulayat Negeri Hattu Telu-Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mempertanyakan kehadiran sejumlah personel Brimob di lokasi tambang Nikel yang berada di petuanan ulayat Negeri Hattu Telu-Piru.

Pasalnya, PT Manusela Prima Mining, perusahan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan nikel sampai kini belum mendapat persetujuan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi di lokasi tambang. Hal ini dibuktikan melalui kesepakatan bersama yang dilakukan antara Polres SBB,Pemda SBB, masyarakat adat Piru dan pihak perusahan.

“Karena untuk sementara tambangnya secara resmi belum ada kesepakatan untuk dibuka, makanya kita pertanyakan, mengapa anggota Brimob jaga di lokasi tambang. Ini ada apa? Persoalannya, kesepakatan yang dibangun itu berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan Polres SBB sendiri,” ungkap Latupeirissa kepada Beritakota Ambon, Jumat (9/4).
Dia menilai, PT Manusela Prima Mining yang melakukan produksi nikel secara diam-diam ini jangan sampai ada bekerjasama antara Pemerintah Daerah SBB dan Polres SBB.

“Aneh saja, mengapa tambang belum diijinkan untuk operasi, tapi mereka diam-diam bersikeras untuk buka kembali, baru ini Brimod jaga dipintu pagar lagi,” kesalnya.

Pengacara muda ini juga mengaku, kesal atas tindakan perusahan yang melakukan pengrusakan terhadap sasi adat yang dipancang di lokasi tambang. “Sasi adat saja mereka rusaki. Ini kehadiran perusahan ini tidak punya etikad baik. Seakan-akan adat masyarakat tidak diindahkan pihak perusahan,” jelasnya.

Untuk itu, tambah dia, dalam waktu dekat ia bersama masyarakat adat, akan mendatangani Polres SBB untuk mempertanyakan hal ini ke Kapolres SBB.
“Nanti kita tanyakan langsung ke Kapolres, bila perlu juga akan kita sampaikan langsung ke Kapolda Maluku. Mengapa tambang nikel itu sedang dilakukan sasi adat oleh masyarakat adat, diam-diam dibuka kembali perusahan tampa sepengetahui masyarakat adat yang punya hak belum dibayar. Bahkan mengapa ada, anggota Brimob yang melakukan pengamanan dilokasi itu,” tegasnya.

Sebelunnya, sejumlah masyarakat ada Piru angkat bicara terkait operasinya perusahan tambang nikel tersebut.
Masyarakat mengaku, mereka keberatan atas dikeluarkan surat pelepasan hak sepihak dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan itu yang dilakukan penjabat kepala desa Piru Michael Kukupessy. “Padahal yang punya lahan di atas tambang itu keluarga Manuputty. Tetapi penjabat kepala desa keluarkan surat pelepasan hak juga tanpa disertai dengan musyawarah bersama masyarakat adat Piru. Surat pelepasan tersebut bernomor. 181.1./267/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 yang ditujukan kepada PT Prima Mining,” ungkap salah satu masyarakat adat Piru, Agus Latusia didampingi Boy Persouw dan Markus Manuputty kepada wartawan, Senin 5 April 2020 lalu.(SAD)

Comment