by

Hakim Geram Soal Status Tanah PLTMG Namlea

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Pasti Tarigan, yang memimpin sidang kasus dugaan korupsi pembangunan PPLTMG di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, merasa geram.

Dia geram dengan keterangan empat saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buru, yang berubah-ubah soal status tanah untuk pembangunan kantor PLTG Namlea.

Empat saksi itu dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati, pada sidang lanjutan dugaan korupsi itu, Jumat (11/6).

Empat saksi yang dihadirkan itu, yakni, Kepala BPN Buru Nurdin Karepesina, Panitia pengukuran Yunus Sudarwali, Petrus Sangadji dan Petrus Saija selaku panitia pengukuran.

Dalam keterangan saksi Petrus Sangadji, mengatakan, lahan yang digunakan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea yang menyeret dua terdakwa, yakni, Abdul Gafur Laitupa dan Fery Tanaya, awalnya diketahui milik Fery Tanaya. Namun ketika pengembalian batas yang disaksikan pemilik lahan dan PLN, baru diketahui lahan tersebut milik negara.

Pengakuan saksi ini, membuat majelis hakim geram. Pasalnya, berdasarkan keterangan saksi yang telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) JPU, saksi mengaku, lahan itu adalah tanah negara.

“Ini bagaimana keteranganmu (saksi), BAP kamu tandatangan, tapi keteranganmu tidak sama. Ada yang bilang tanah negara, ada juga bilang tanah milik Fery Tanaya. Bisa saja ulah kalian, sampai masalah ini bisa sampai ke sidang ini,” cecar Tarigan, terhadap saksi Sangadji.

Tak sampai disitu, JPU Y. Oceng Almahdaly juga ikut mempertegas keterangan saksi, melalui bukti-bukti di BAP, bahwa keterangan saksi tidak berpatokan pada satu keterangan.

Sidang pun berlangsung tegang. Saksi kembali mengatakan, awalnya, lahan untuk pembangunan lokasi kantor PLTMG Namlea tersebut tidak dimiliki siapapun. Sehingga dikatakan masih dikuasai negara atau tanah negara. Setelah lahan tersebut diminta pihak PLN untuk pembangunan kantor PLN, barulah dilakukan pengukuran disaksikan pemerintah terkait.

”Jadi terhadap status tanah itu, sepanjang belum melekat status hak kepada seseorang, maka masih tanah negara. Dan itu dilakukan sudah sesuai dengan prodesur Undang-Undang pertanahan,” ujar saksi.

Namun keempat saksi itu kompak mengakui, perbuatan yang dilakukan terdakwa Abdul Gafur Laitupa terkait pengukuran peta bidang, belum resmi menjadi produk BPN berdasarkan UU yang berlaku.

“Jadi yang dilakukan AGL itu bukan produk resmi. Karena produk resmi adalah peta bidang dan sertifikat. Selain itu, tanda bukti hak milik tanah juga tidak bisa diklaim sudah punya tanah itu. Tapi semuanya harus dipatokan pada sertifikat hak milik. Dan yang AGL lakukan itu, sekali lagi bukan produk sebenarnya,” tandas empat saksi itu.(SAD)

Comment