by

Hakim Tolak Eksepsi Raja Porto

Ambon, BKA- Majelis hakim Pengadilan tipikor Ambon menolak semua eksepsi terdakwa Raja Porto, Marthen Nanlohy, yang sebelumnya menilai dakwaan JPU Kecabjari Saparua premature dan batal demi hukum.

“Dakwaan JPU, sudah memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga kita menolak eksepsi terdakwa melalui kuasa hukumnya,” ungkap ketua majelis hakim Jeny Tulak dibantu Feliks R. Wuisan dan Hery Liliantoro selaku hakim anggota dalam sidang dengan agenda putusan sela, pada Rabu (21/10).

Menurut majelis hakim, karena eksepsi tim penasehat hukum terdakwa sudah masuk dalam materi perkara, maka sidang dilanjutkan saja ke pembuktian pokok perkara dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

“Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi,” tandas ketua majelis hakim.
Sebelumnya diberitakan,Raja Porto Marthen Abraham Nanlohy (57), diadili terkait kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Tahun 2015-2017 sebesar Rp.2 miliar lebih, pada sidang, Rabu, (30/9).
Dalam dakwaan JPU menyebutkan, terdakwa diangkat menjadi Raja tanggal 30 November 2017 bersama Salmon Noya selaku Bendahara dan Hendrik Latuperissa

Dimana, Raja Porto melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pengelolaan keuangan negeri Porto Tahun 2015-2017 secara tidak benar dan akuntabel dengan manipulasi volume bahan maupun harga bahan sehingga antara nilai harga ril yang dialokasikan secara nyata di lapangan tidak sama dalam laporan pertanggungjawaban.

Nanlohy telah memperkaya diri sendiri bersama bendahara dan sekertaris. Perbuatan mereka itu merugikan negara Rp 328.748.277.

Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek Posyandu.

Modus yang dilakukan terdakwa bersama sekertaris dan bendahara melakukan mark up dalam setiap pembelanjaan item proyek. Sehingga harga volume naik dari harga aslinya.

“ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP,” ungkap JPU dalam berkas dakwaannya.(SAD)

Comment