by

Harapan Fraksi Golkar Pada Penyampaian LKPJ Gubernur

Ambon, BKA- Pembangunan di Maluku belum dilakukan secara merata. Meskipun dalam prosedur, “pembagian kue pembangunan” itu ada. Tapi khusus bagi kawasan Maluku Tenggara Raya, pembagianya sungguh sangat memprihatinkan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias, pada paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tahun anggaran 2020, di ruang paripurna DPRD Maluku, pekan kemarin.

Paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku dan Sekda Maluku, Kasrul Selang, serta diikuti oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, secara virtual.

Menurutnya, dalam konteks pembangunan di Maluku, harus ada keseimbangan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Sehingga akan ada pemerataan dalam berbagai program kerja pembangunan dibawa kepimpinan Murad Ismail sebagai Gubernur dan Barnabas Orno sebagai Wakil Gubernur.

“Kenapa saya harus sampaikan, karena lima kabupaten kota yang ada disana, hari ini, dikawasan itu terdapat empat kabupaten yang presentase kemiskinan masih tinggi. Itu sebabnya, kami berharap, agar ditahun 2022 bisa ada perubahan. Sama halnya seperti yang disampaikan adinda Alimudin dari Fraksi Gerindra, bahwa pembagian kue pembangunan juga belum merata,” ujar Anos.

Ia mencontohkan, pembangunan lewat dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero sebesar Rp 700 miliar, kawasan Maluku Tenggara Raya hanya mendapat kurang lebih Rp 70 miliar.

Untuk itu, lewat rapat LKPJ, Fraksi Golkar berharap, dalam alokasi APBD tahun 2022, untuk kawasan Maluku Tenggara Raya bisa lebih diperhatikan dari sebelumnya.

Karena menurutnya, dalam proses pembangunan, kawasan Maluku Tenggara Raya masih mendapat perlakuan berbeda dengan daerah kawasan lain di Maluku.

Khusus terhadap pembagian pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela, Gubernur Maluku juga diharapkan segera mengumumkan skema pembagiannya. Sehingga tidak lagi menimbulkan opini yang simpan siur ditengah masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Hal itu penting untuk dilakukan oleh Gubernur, karena saat ini, opini yang berkembang sudah sangat mengganggu solidaritas ditengah-tengah masyarakat Maluku, baik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) maupun Maluku Barat Daya (MBD).

“Soal PI, kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama, saudara Gubernur dapat segera umumkan skema pembagian PI. Sehingga tidak lagi menimbulkan pernyataan di sana-seni,” harap Anos.

Menurut Ketua Fraksi Golkar itu, gas Blok Masela merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk orang Maluku. Sehingga proses pembagianya juga harus adil.

“Perlu diingat, kalau daerah yang sudah ditetapkan sebagi”onshore” yakni KKT, juga harus mendapat perlakukan yang adil. Sama halnya dengan MBD dan Aru dalam pembagian PI 10 persen, karena bagian dari dengan kategori masih termiskin,” pungkasnya.(RHM)

Comment