by

Hartanto Hutomo Diminta Serahkan Diri

AMBON-BKA, Hartanto Hutomo, tersangka kasus dugaan korupsi Taman Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), diminta segera untuk menyerahkan diri.

Saat ini, dia masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku maupun Kejaksaan Agung RI.

Kasus dugaan korupsi Taman Kota Saumlaki melibatkan empat tersangka. Tiga tersangka, yakni, Wilelma Fenanlampir, Frans Yulianus Pelamonia dan Agustinus Sihasale, telah ditahan dan sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Ambon. Terisa Hartanto Hutomo yang belum ditahan dan tengah buron.

“Alangkah baiknya yang bersangkutan (DPO) mendatangi pihak berwenang, untuk menyerahkan diri. Sebab tidak ada tempat yang aman bagi pelaku koruptor di negara ini,” tegas Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muji Martopo, Minggu (1/8).

Menurutnya, sekalipun yang bersangkutan menghilang, proses pencarian akan tetap dilakukan, termasuk mencekal DPO agar tidak keluar dari Negara Indonesia.

Baca: Jaksa Akan Garap Tersangka ADD Haria

Jaksa berpangkat tiga bunga melati ini mengaku, proses pencairan terhadap DPO sudah dilakukan sejak yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan penyidik Kejati Maluku. Apalagi ketiga rekannya telah ditahan, dan tengah menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Ambon.

“DPO ini diduga, dia yang menerima uang dari proyek ini. Tapi itu materi penyidik, nanti kita sudah tahan orangnya, baru kita dalami lagi, perannya seperti apa,” pungkas Muji.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejati Maluku, Achmad Attamimi, membeberkan, peran para terdakwa.

Terdakwa mantan kadis PUPR KKT, Adrianus Sihasale, mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak. Seperti tidak membuat as built drawing, pemasangan paving block yang tidak sesuai kontrak, tidak melaksankan pekerjaan timbunan sirtu, tidak membuat lapotan progres pekerjaan dan laporan bulanan, serta melakukan pembayaraan dengan jumlah yang tidak sesuai kontrak.

Dengan ketidak sesuaian pekerjaan itu, Sihasale tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan, yakni, pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak pengadaan, terdakwa juga menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100 persen. Padahal kenyataannya, perkerjaan dilapangan tidak sesuai.

Selain, terdakwa Wilelma Fenanlapir selaku PPTK juga yang tidak cermat dalam proses penyusunan amandemen kontrak, karena ternyata ada penambahan item pekerjaan pemasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan, tanpa disertai volume.

Selanjutnya, terdakwa Frans Pelamonia selaku pengawas, tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan perhitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan penyedia, serta membiarkan penyedia memasang paving blok tidak sesuai kontrak.

Sementara untuk tersangka Hartanto Hoetomo selaku kontraktor (belum ditahan), tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibat dari perbuatan empat orang tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 1.035.598.220,92.
“Ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1), dan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap JPU, Achmad Attamimi dalam berkas dakwannya.(SAD)

Comment